Katalog Produk
Berlangganan Pro
Daftar
Masuk
Icon DokumenHukumonline StreamNew
Ulasan berbagai isu hukum secara informatif dengan format video streaming
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationDatapribadi.id
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence UpdatesNew
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionUniversity Solution
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
Icon RCSRegulatory Compliance System
Platform pemantauan kepatuhan hukum terintegrasi dan berbasis teknologi Artificial Intelligence
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon izin usahaIzin Usaha
Solusi lengkap pendirian dan perizinan badan usaha yang praktis dan terjangkau
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
Icon DokumenHukumonline 360New
Semua akses layanan Hukumonline secara lengkap untuk mendukung semua kebutuhan hukum
Icon RankingAwards
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Katalog Produk
Berlangganan Pro
Info Hukum
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
KlinikBeritaNewHukumonline StreamData PribadiJurnal
HomeUtamaTerbaruKolomFotoJedaTajukProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar KampusSurat Pembaca
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
  1. Beranda
  2. Berita
  3. Utama

Utama

Urgensi Mempertimbangan Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Perjanjian Joint Venture

Urgensi Mempertimbangan Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Perjanjian Joint Venture

Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif

Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif

Mewaspadai Potensi Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Mewaspadai Potensi Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Peradi Merestui PKPA Gratis

Untuk kepentingan pemberian bantuan hukum cuma-cuma, YLBHI diberi restu oleh Peradi untuk menyelenggarakan PKPA gratis. Seluruh peserta tidak dibebankan biaya apapun. Apa syaratnya?
•
CR-2

BRR: Belum Ada Indikasi Korupsi Dalam Pembangunan di NAD

Dalam tahun anggaran 2005, BRR akan mengelola dana APBN senilai Rp 3,9 triliun. Meskipun perkembangan pembangunan Aceh dinilai lambat, namun sejauh ini belum ada indikasi korupsi.
•
CR-2

Tindakan Pollycarpus Mengganti Tempat Duduk Langgar Aturan Garuda

Selain Polly, ternyata ada seorang pramugari yang jadwalnya juga berubah, sehingga ikut penerbangan Garuda yang digunakan Munir.
•
CR-1

Terindikasi Tindak Pidana, MA Buka Akses KPK Menyelidiki Pegawainya

Selain berjanji untuk membuka akses kepada KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, MA juga meminta jika ada hakim yang terindikasi melakukan tindak pidana agar ikut diperiksa.
•
CR-1

Ujian Advokat Diadakan Paling Lambat Maret 2006

‘Yang paling baik dan realistis ditunda saja sampai jangka waktu yang tidak terlalu lama kita perkirakan jangan lebih lama dari Maret 2006.'
•
Leo

Terpidana Mulyana Cabut Permohonan Banding

Trend untuk kasus korupsi penghukuman di tingkat banding relatif sama dan malah bisa diperberat.
•
CR-1

Anggota DPR, DPD, dan LSM Menggagas Kaukus Anti Korupsi

Keberadaan UU perencanaan anggaran negara dan pembentukan kaukus anti korupsi yang melibatkan masyarakat dan parlemen adalah sesuatu yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.
•
CR-3

Hakim Persoalkan Kekompakan Jawaban Anggota KPU

Hakim memperingatkan agar para saksi tidak melakukan kompromi atau bersekongkol dalam menjawab pertanyaan di persidangan.
•
CR-1

Anggota KPU Kompak Menyatakan Tidak Pernah Menerima Dana Taktis

Kekompakan mereka akan membuat sulit tugas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat anggota KPU yang lain.
•
CR-1

Diwarnai Voting, DPR Akhirnya Menyetujui APBN Dan Kenaikan BBM

273 anggota DPR menyetujui APBN, 83 menolak dan 31 abstain.
•
CR-2
2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com