Ketenagakerjaan

Batas Waktu Kerja Lembur

Bacaan 7 Menit
Batas Waktu Kerja Lembur

Pertanyaan

Saya seorang staf legal di sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 13/2003 "waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu". Kemudian bunyi Pasal 188 ayat (1) UU Nomor 13/2003 "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp50 juta.” Bolehkah perusahaan memperkerjakan karyawannya lembur lebih dari Pasal 78 ayat (1) atau lebih dari 3 jam sehari atau lebih dari 14 jam seminggu, namun diizinkan oleh Disnaker setempat? Apakah hal tersebut tetap melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 188 ayat (1)? Sekian, terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Kini beberapa ketentuan dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah, dihapus, dan ditetapkan pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, termasuk ketentuan mengenai waktu kerja lembur.
 
Jika pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi ketentuan waktu kerja lembur yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diancam dengan sanksi pidana denda minimal Rp5 juta dan maksimal Rp50 juta sebagaimana Anda sebutkan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Waktu Kerja Lembur Lebih dari 54 Jam Seminggu yang dibuat oleh Umar Kasim dari INDOLaw dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 17 Maret 2010.
 
Waktu Lembur dan Syaratnya
Perlu diketahui saat ini pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) diterbitkan, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) telah diubah, dihapus, dan ditetapkan pengaturan baru.
 
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, waktu kerja yang ditentukan undang-undang meliputi:[1]
  1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
  2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
 
Namun, dalam suatu pekerjaan ada kalanya pekerja bekerja melebihi waktu kerja tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:
 
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
  1. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
  2. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
 
Patut diperhatikan, ketentuan waktu kerja lembur di atas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[2]
 
 
Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
 
Sehingga waktu kerja lembur yang berlaku saat ini adalah paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
 
Selain itu, untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital. Perintah dan persetujuan dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha.[3]
 
Selain itu, pengusaha harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.[4]
 
Cara Hitung Upah Lembur
Perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja (lembur) wajib membayar upah kerja lembur, dengan ketentuan:[5]
  1. untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam; dan
  2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 kali upah sejam.
 
Namun, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi, maka perhitungannya berbeda, yaitu sebagai berikut:
  1. Untuk waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu,:[6]
  1. perhitungan upah kerja lemburnya sebagai berikut:
    1. jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 kali upah sejam;
  1. jam kedelapan, dibayar 3 kali upah sejam; dan
  2. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 kali upah sejam;
  1. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lemburnya sebagai berikut:
  1. jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 kali upah sejam;
  2. jam keenam, dibayar 3 kali upah sejam; dan
  3. jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 kali upah sejam.
 
  1. Untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu:[7]
    1. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 kali upah sejam;
    2. jam kesembilan, dibayar 3 kali upah sejam; dan
    3. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 kali upah sejam.
 
Sanksi Penyimpangan Waktu Kerja Lembur
Dahulu memang ada yang namanya penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana pernah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-608/Men/1989 Tahun 1989 tentang Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mempekerjakan Pekerja 9 Jam Sehari dan 54 Jam Seminggu yang dilakukan secara selektif dan bersifat temporer, namun kini telah dicabut keberlakuannya.
 
Dalam hal ada pejabat Dinas Ketenagakerjaan yang masih memberikan izin penyimpangan waktu kerja lembur bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang bersangkutan bertindak melampaui wewenang[8] dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 
Selain itu, pengusaha yang melanggar ketentuan waktu kerja lembur dalam Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dijerat sanksi pidana denda minimal Rp5 juta dan maksimal Rp50 juta.[9]
 
Namun perlu diingat, sanksi denda di atas tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada pekerja itu sendiri.[10]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 81 angka 21 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP 35/2021
[4] Pasal 28 ayat (3) PP 35/2021
[5] Pasal 31 ayat (1) PP 35/2021
[6] Pasal 31 ayat (2) PP 35/2021
[7] Pasal 31 ayat (3) PP 35/2021
[9] Pasal 81 angka 66 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[10] Pasal 189 UU Ketenagakerjaan