Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Seorang karyawan mengaku kerja di 2 perusahaan berbeda. Ia kerja di 2 perusahaan demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dari sisi hukum, apakah karyawan boleh double job? Mohon penjelasannya.
Sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksananya yang secara tegas melarang karyawan kerja di 2 perusahaan berbeda. Meski tak ada larangannya, karyawan perlu memperhatikan kembali ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Mengapa?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bisakah Di-PHK Karena Bekerja di Dua Perusahaan? yang dibuat oleh Imam Hadi Wibowo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 10 Mei 2011.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sepanjang penelusuran kami, baik dalam UU Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksananya tidak diatur secara tegas mengenai larangan kerja di 2 perusahaan berbeda.
Namun demikian, praktik kerja di 2 perusahaan memang banyak dilakukan oleh para karyawan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, agar mendapatkan penghasilan yang lebih banyak.
Pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan karyawan berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[1] Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[2]
Maka kami berpendapat untuk menjawab pertanyaan apakah boleh kerja di 2 perusahaan, harus diteliti kembali apakah ada ketentuan hukum double job yang diatur dalam masing-masing perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang disepakati antara pengusaha dengan karyawan.
Sehingga, jika sebelumnya telah diatur larangan kerja di 2 perusahaan dalam perjanjian kerja, maka dapat dikatakan karyawan tersebut melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, hukum bekerja di dua perusahaan bergantung pada kesepakatan yang sebelumnya dituangkan dalam perjanjian kerja. Lalu, apa konsekuensi hukum double job?
Jika dalam perjanjian kerja telah diatur mengenai larangan hukum bekerja di dua perusahaan, konsekuensinya adalah karyawan dapat diputus hubungan kerjanya (“PHK”).
Adapun salah satu alasan PHK adalah karyawan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama enam bulan kecuali ditetapkan lain.[3]
Terhadap karyawan yang di-PHK dengan alasan pelanggaran ketentuan perjanjian kerja terkait larangan kerja di 2 perusahaan berhak atas:[4]
Demikian jawaban dari kami tentang hukum bekerja di dua perusahaan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 81 angka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 154A ayat (1) huruf k UU Ketenagakerjaan
Butuh lebih banyak artikel?
