Pidana
Hukumnya Membayar Orang untuk Bersaksi di Pengadilan
Bacaan 9 Menit

PERTANYAAN
Bagaimana hukumnya memberikan uang kepada saksi agar ia mau bersaksi di sidang pengadilan? Apakah terdapat pengaturannya?


Bacaan 9 Menit

Bagaimana hukumnya memberikan uang kepada saksi agar ia mau bersaksi di sidang pengadilan? Apakah terdapat pengaturannya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Mila Azizah, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 6 April 2021, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 20 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Guna menyederhanakan jawaban, kami akan menjawab pertanyaan Anda dalam konteks peradilan pidana. Secara historis, alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, dan Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026,[1] yaitu:
| Pasal 184 ayat (1) KUHAP | Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 |
Alat bukti yang sah ialah:
| Alat bukti terdiri atas:
|
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk mendukung dalil pembuktian diperlukan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Lantas, apa itu keterangan saksi? Berikut adalah pengertian keterangan saksi dan ketentuannya:
| KUHAP | UU 20/2025 |
Pasal 1 angka 27 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 65/2010 kemudian memberikan perluasan makna terhadap definisi saksi dalam KUHAP, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (hal. 92). | Pasal 1 angka 48 Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. |
Pasal 185 ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan; | Pasal 236 ayat (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. |
Pasal 185 ayat (2) dan (3)
| Pasal 237 ayat (1) dan (2)
|
Pasal 185 ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
| Pasal 237 ayat (5) Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan:
|
Kemudian, perihal pertanyaan yang Anda ajukan soal memberikan uang kepada saksi agar ia mau bersaksi di pengadilan, hal ini perlu diperjelas lagi. Pertama, uang tersebut diberikan dalam rangka apa? Kedua, apakah ada pengaruhnya antara uang yang diberikan dengan materi kesaksian yang akan diberikan atau diucapkan oleh saksi di pengadilan? Oleh karena itu, kami akan menjawab berdasarkan asumsi dari kedua pertanyaan tersebut.
Pada dasarnya, saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal berikut:
| Pasal 229 ayat (1) KUHAP | Pasal 280 ayat (1) UU 20/2025 |
| Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Saksi atau Ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan di semua tahap pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Dalam praktiknya, biaya pemanggilan saksi atau penggantian biaya yang dimaksud dalam pasal di atas tergantung kepada siapa yang memanggil saksi tersebut. Pada umumnya biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai biaya dimaksud maupun tolak ukur/parameter mengenai besaran penggantian biaya. Penggantian biaya tersebut dapat diasumsikan sebagai penggantian biaya transportasi saksi.
Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, memberikan uang kepada saksi dalam rangka penggantian biaya transportasi diperbolehkan menurut ketentuan undang-undang dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila pemberian uang kepada saksi berdampak pada materi kesaksian yang akan diberikan, seperti memberikan keterangan palsu/bohong, maka hal ini merupakan pelanggaran hukum.
Saksi yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal mengenai memberikan keterangan palsu yang diatur dalam KUHP lama yang sudah tidak berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yakni tahun 2026, sebagai berikut:
| KUHP | UU 1/2023 |
Pasal 242
| Pasal 291
|
Pasal 373
|
Baca juga: Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian uang kepada saksi untuk hadir di persidangan tidak dilarang, namun apabila pemberian uang tersebut berdampak pada diberikannya keterangan palsu di atas sumpah di muka pengadilan, maka terhadap saksi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.