Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Hukumnya Membayar Orang untuk Bersaksi di Pengadilan

Hukumnya Membayar Orang untuk Bersaksi di Pengadilan
Hukumnya Membayar Orang untuk Bersaksi di Pengadilan

PERTANYAAN

Bagaimana hukumnya memberikan uang kepada saksi agar ia mau bersaksi di sidang pengadilan? Apakah terdapat pengaturannya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Mila Azizah, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 6 April 2021, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 20 Januari 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti

    Guna menyederhanakan jawaban, kami akan menjawab pertanyaan Anda dalam konteks peradilan pidana. Secara historis, alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, dan Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026,[1] yaitu:

    Pasal 184 ayat (1) KUHAPPasal 235 ayat (1) UU 20/2025

    Alat bukti yang sah ialah:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. petunjuk;
    5. keterangan terdakwa.

    Alat bukti terdiri atas:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. keterangan terdakwa;
    5. barang bukti;
    6. bukti elektronik;
    7. pengamatan hakim; dan
    8. segala sesuatu dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk mendukung dalil pembuktian diperlukan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Lantas, apa itu keterangan saksi? Berikut adalah pengertian keterangan saksi dan ketentuannya:

    KUHAPUU 20/2025

    Pasal 1 angka 27

    Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

    Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 65/2010 kemudian memberikan perluasan makna terhadap definisi saksi dalam KUHAP, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (hal. 92).

    Pasal 1 angka 48

    Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

    Pasal 185 ayat (1)

    Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

    Pasal 236 ayat (1)

    Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung di sidang pengadilan.

    Pasal 185 ayat (2) dan (3)

    1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
    2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

    Pasal 237 ayat (1) dan (2)

    1. Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
    2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.

    Pasal 185 ayat (6)

    Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

    1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
    2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
    3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
    4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

    Pasal 237 ayat (5)

    Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan:

    1. kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan yang lain;
    2. kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain;
    3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu;
    4. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
    5. konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan Keterangan Saksi pada waktu sidang.

    Memberi Uang Kepada Saksi

    Kemudian, perihal pertanyaan yang Anda ajukan soal memberikan uang kepada saksi agar ia mau bersaksi di pengadilan, hal ini perlu diperjelas lagi. Pertama, uang tersebut diberikan dalam rangka apa? Kedua, apakah ada pengaruhnya antara uang yang diberikan dengan materi kesaksian yang akan diberikan atau diucapkan oleh saksi di pengadilan? Oleh karena itu, kami akan menjawab berdasarkan asumsi dari kedua pertanyaan tersebut.

    1. Perihal Memberikan Uang kepada Saksi

    Pada dasarnya, saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal berikut:

    Pasal 229 ayat (1) KUHAPPasal 280 ayat (1) UU 20/2025
    Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Saksi atau Ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan di semua tahap pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dalam praktiknya, biaya pemanggilan saksi atau penggantian biaya yang dimaksud dalam pasal di atas tergantung kepada siapa yang memanggil saksi tersebut. Pada umumnya biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai biaya dimaksud maupun tolak ukur/parameter mengenai besaran penggantian biaya. Penggantian biaya tersebut dapat diasumsikan sebagai penggantian biaya transportasi saksi.

    Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, memberikan uang kepada saksi dalam rangka penggantian biaya transportasi diperbolehkan menurut ketentuan undang-undang dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

    1. Memberikan Uang kepada Saksi untuk Memalsukan Kesaksian

    Apabila pemberian uang kepada saksi berdampak pada materi kesaksian yang akan diberikan, seperti memberikan keterangan palsu/bohong, maka hal ini merupakan pelanggaran hukum.

    Saksi yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal mengenai memberikan keterangan palsu yang diatur dalam KUHP lama yang sudah tidak berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yakni tahun 2026, sebagai berikut:

    KUHPUU 1/2023

    Pasal 242

    1. Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
    1. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
    2. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
    3. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

    Pasal 291

    1. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
    2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3.

    Pasal 373

    1. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 tahun.
    2. Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah.
    3. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

    Baca juga: Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan

    Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian uang kepada saksi untuk hadir di persidangan tidak dilarang, namun apabila pemberian uang tersebut berdampak pada diberikannya keterangan palsu di atas sumpah di muka pengadilan, maka terhadap saksi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000