Pidana

Hukumnya Membayar Orang untuk Bersaksi di Pengadilan

Bacaan 5 Menit
Hukumnya Membayar Orang untuk Bersaksi di Pengadilan

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya memberikan uang kepada saksi agar dia mau bersaksi di sidang pengadilan? Apakah terdapat pengaturannya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Definisi saksi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam perkembangannya, pengertian tersebut telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya.
 
Adapun pemberian uang kepada saksi untuk hadir dipersidangan pada dasarnya tidak dilarang, namun apabila pemberian uang tersebut berdampak pada diberikannya keterangan palsu di atas sumpah di muka pengadilan, maka hal tersebut melanggar hukum.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Kami akan menjawab pertanyaan Anda dalam konteks peradilan pidana.
 
Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti yang Sah
Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang menyebutkan bahwa:
 
Alat bukti yang sah ialah:
  1. keterangan saksi;
  2. keterangan ahli;
  3. surat;
  4. petunjuk;
  5. keterangan terdakwa.
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk mendukung dalil pembuktian diperlukan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Yang dimaksud dengan keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah:
 
Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
 
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan perluasan makna terhadap definisi saksi dalam KUHAP, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula (hal. 92):
 
Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
 
Keterangan saksi merupakan alat bukti apabila keterangan tersebut diucapkan oleh saksi dalam sidang pengadilan. Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatur sebagai berikut:
 
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
 
Akan tetapi, perlu dicatat, Pasal 185 ayat (2) KUHAP menjelaskan lebih lanjut bahwa:
         
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
 
Sehingga, diperlukan alat bukti yang sah lainnya.
 
Selain itu, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:[1]
  1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
  4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 
Memberi Uang Kepada Saksi
Kemudian, perihal pertanyaan yang Anda ajukan soal memberikan uang kepada saksi agar dia mau bersaksi di pengadilan, hal ini perlu diperjelas lagi. Pertama, uang tersebut diberikan dalam rangka apa? Kedua, apakah ada pengaruhnya antara uang yang diberikan dengan materi kesaksian yang akan diberikan/diucapkan oleh saksi di pengadilan? Oleh karena itu, kami akan menjawab berdasarkan asumsi dari kedua pertanyaan tersebut.
 
Pertama, perihal memberikan uang kepada saksi.
 
Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyatakan:
 
Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
 
Dalam praktik, biaya pemanggilan saksi atau penggantian biaya yang dimaksud dalam pasal di atas tergantung kepada siapa yang memanggil saksi tersebut. Pada umumnya biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai biaya dimaksud maupun tolak ukur/parameter mengenai besaran penggantian biaya. Penggantian biaya tersebut dapat diasumsikan sebagai penggantian biaya transportasi saksi.
 
Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, memberikan uang kepada saksi dalam rangka penggantian biaya transportasi diperbolehkan menurut ketentuan undang-undang dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.
 
Kedua, perihal pengaruh antara uang yang diberikan dengan materi kesaksian yang akan diberikan/diucapkan oleh saksi di pengadilan.
 
Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi:
 
Ayat 1
Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 
Ayat 2
Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 
Sehingga, dalam hal ini, apabila pemberian uang kepada saksi berdampak pada materi kesaksian yang akan diberikan, seperti memberikan keterangan palsu/bohong, maka hal ini merupakan pelanggaran hukum. Saksi yang bersangkutan dapat dijerat dengan Pasal 242 KUHP di atas.
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian uang kepada saksi untuk hadir dipersidangan tidak dilarang, namun apabila pemberian uang tersebut berdampak pada diberikannya keterangan palsu di atas sumpah di muka pengadilan, maka hal tersebut melanggar hukum dan terhadap saksi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 

[1] Pasal 185 ayat (6) KUHAP