Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada 04 Desember 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menyederhanakan jawaban, kami asumsikan bahwa perusahaan outsourcing yang Anda maksud adalah badan usaha Indonesia, bukan kantor perwakilan asing.
Selanjutnya, kami mengasumsikan juga bahwa pemeliharaan tegangan tinggi (High Voltage/”HV”), tegangan rendah (Low Voltage/”LV”), dan fasilitas listrik yang Anda maksud tergolong sebagai bentuk usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang merupakan bagian dari usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Permen ESDM 11/2021.
Usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik tersebut dilakukan untuk seluruh atau sebagian tenaga listrik untuk mempertahankan kondisi operasi secara optimum dan menjaga keselamatan ketenagalistrikan beserta sarana dan prasarana agar selalu laik operasi.[1]
Pemilik instalasi tenaga listrik, dalam hal ini adalah perusahaan Anda, dapat menunjuk pemegang perizinan berusaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sesuai ruang lingkupnya untuk melaksanakan pemeliharaan instalasi tenaga listrik.[2] Kegiatan pemeliharaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keselamatan ketenagalistrikan dan standar operasional prosedur pengoperasian instalasi tenaga listrik.[3]
Selanjutnya, untuk dapat menjalankan usaha jasa penunjang tenaga listrik tersebut, suatu badan usaha harus mendapatkan perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan.[4]
Kemudian, mengingat saat ini sudah berlaku KBLI 2025,[5] kegiatan pemeliharaan usaha bidang pemeliharaan instalasi tenaga listrik termasuk ke dalam KBLI 43211 – Pemasangan Jaringan Listrik, sebagaimana diterangkan pada Lampiran Peraturan BPS 7/2025. Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, pembangunan kembali jaringan listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, sistem fotovoltaik, sistem penyimpanan daya, pengisi daya listrik. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan jaringan listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara.[6]
Adapun menurut Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.53), KBLI 43211 dapat digunakan untuk skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Lalu, karena tingkat risikonya adalah tinggi, perizinan usaha yang dibutuhkan adalah nomor induk berusaha (“NIB”) dan izin[7] yang berupa izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (“IUJPTL”).[8]
Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
Lebih lanjut, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik, berupa:[9]
- pemenuhan standar perizinan berusaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik dimaknai sebagai pemenuhan standar izin usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik dan melengkapi persyaratan berupa:
- sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- dokumen prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- dokumen pemenuhan peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan.
- dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series.
Kemudian, terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi. Mengingat usaha Anda bukanlah kantor perwakilan asing, maka kewajiban yang harus dipenuhi berupa penyampaian laporan berkala secara daring setiap bulan Januari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[10]
Selain itu, menurut Pasal 97 ayat (1) Permen ESDM 11/2021, sebagai pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik terdapat juga kewajiban untuk:
- memenuhi ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha;
- memenuhi tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi
- menetapkan pedoman standar pelayanan;
- menetapkan maklumat pelayanan, dan
- menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur;
- memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- mengutamakan produk dan potensi dalam negeri;
- menggunakan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;
- menerapkan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan
- menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik secara berkala setiap bulan Januari kepada Menteri ESDM melalui direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, suatu badan usaha atau perusahaan yang menjalankan usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik harus memiliki perizinan berusaha berdasarkan KBLI 43211, yakni berupa NIB dan IUJPTL. Selain itu, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan dan kewajiban tertentu.
Dalam konteks tenaga kerja yang akan menjalankan pemeliharaan instalasi tenaga listrik, maka tenaga kerja atau tenaga teknik tersebut harus mempunyai sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha.
Dalam bidang ketenagakerjaan, perusahaan tersebut seyogianya memenuhi hak-hak pekerja hariannya. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Perbedaan Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan.
Dinamisnya perkembangan regulasi sering kali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2026 tentang tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Referensi:
KBLI 43211, yang diakses pada 18 Juni 2026, pukul 18.20 WIB.
[2] Pasal 75 ayat (2) Permen ESDM 11/2021.
[3] Pasal 75 ayat (3) Permen ESDM 11/2021.
[4] Pasal 8 dan Pasal 9 huruf c Permen ESDM 11/2021.
[6] Lampiran Peraturan BPS 7/2025, hal. 250-251 .
[8] Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 67 ayat (1) Permen ESDM 11/2021.
[10] Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025, hal.I.D.53 jo. Lampiran Permen ESDM 7/2026, hal. 183.
