Pidana

Jerat Pidana Penyedia Tempat Pelacuran

Jerat Pidana Penyedia Tempat Pelacuran

Pertanyaan

Bagaimana legalitas lokalisasi tempat pelacuran yang bahkan dilakukan dan/atau diketahui pemerintah? Bukankah rumah pelacuran melanggar KUHPidana?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Larangan prostitusi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan lewat beberapa peraturan daerah. Namun perlu digarisbawahi, pidana dalam KUHP hanya menjerat muncikari atau germo saja, sedangkan pasal untuk menghukum pengguna atau pemakai PSK merujuk pada peraturan daerah masing-masing.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Larangan Prostitusi

Sejauh ini kami tidak menemukan adanya legalitas mengenai tempat pelacuran/prostitusi. Terkait dengan tempat prostitusi yang Anda maksud, maka dalam hal ini kami menganggap bahwa pemerintah itu sendiri telah melanggar kebijakan yang telah dibentuknya. Pemerintah hendaknya bersikap tegas terhadap keberadaan tempat prostitusi.

Perlu Anda ketahui, beberapa daerah di Indonesia telah menuangkan peraturan daerah terkait upaya pemberantasan prostitusi. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah mengatur mengenai larangan prostitusi dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”).

Pasal 42 ayat (2) Perda DKI 8/2007 berbunyi:

Setiap orang dilarang:

  1. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
  2. menjadi penjaja seks komersial;
  3. memakai jasa penjaja seks komersial.

Di bagian penjelasan menerangkan kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial (“PSK”) dikenal sebagai germo.[1]

Secara umum, PSK dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.[2]

Selanjutnya, setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.[3]

Orang atau badan yang menjadi PSK atau memakai jasa PSK diancam pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta.[4]

Kemudian orang atau badan yang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila dikenai ancaman pidana kurungan paling singkat 30 hari dan paling lama 180 hari atau denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp50 juta.[5]

Patut dicatat, bentuk tindak pidana di atas adalah tindak pidana pelanggaran.[6]

Sedangkan bagi orang atau badan yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi PSK dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan termasuk tindak pidana kejahatan.[7]

Di kota lain, misalnya Tangerang juga mempunyai peraturan terkait prostitusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran (“Perda Tangerang 8/2005”).

Pasal 2 ayat (1) Perda Tangerang 8/2005 mengatur:

Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran.

Lebih lanjut, siapapun dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran baik di tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain.[8]

Pelanggaran ketentuan di atas diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp15 juta.[9]

Baca juga: Dapatkah Konsumen Video Call Sex Dipidana?

 

Sanksi Pidana Muncikari

Mengenai prostitusi, bunyi Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Patut diperhatikan, tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 kali yang dalam kasus ini menjadi paling banyak Rp15 juta.[10]

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 296 KUHP, harus dibuktikan perbuatan itu menjadi “pencahariannya” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali) (hal. 217).

Kemudian Pasal 506 KUHP menyatakan:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

KUHP sendiri memiliki kelemahan yakni hanya menjatuhkan hukuman kepada muncikari atau germo yang menjual seseorang yang ada di dalam kegiatan prostitusi.

Jadi ketentuan KUHP masih ada kekosongan hukum bagi pengguna atau pemakai dari jasa PSK baik pidana penjara maupun denda, sehingga untuk pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

Baca juga: Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
  3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran;
  4. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

 

Referensi:

R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1994.


[1] Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf a Perda DKI 8/2007

[2] Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf a Perda DKI 8/2007

[3] Pasal 43 Perda DKI 8/2007

[4] Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007

[5] Pasal 61 ayat (3) Perda DKI 8/2007

[6] Pasal 61 ayat (4) Perda DKI 8/2007

[7] Pasal 63 Perda DKI 8/2007

[8] Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perda Tangerang 8/2005

[9] Pasal 9 Perda Tangerang 8/2005

Tags: