kepailitan prudensial




Apabila pengadilan negeri dalam suatu sengketa telah memutus salah satu pihak untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain, maka putusan ini bisa dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hutang yang telah jatuh waktu. Artinya, seandainya diajukan permohonan pailit, maka pihak yang dimenangkan di pengadilan negeri dapat menjadikan putusan tersebut sebagai bukti adanya hutang.
Selanjutnya, pengadilan niaga dapat memakai putusan tersebut sebagai bukti ada atau tidaknya hutang. Secara teorotis, putusan pengadilan negeri tersebut menjadi bukti sederhana adanya suatu hutang. Namun yang jadi persoalan apakah putusan pengadilan negeri yang belum berkekuatan hukum tetap dapat dipakai sebagai alat bukti?
Kemudian, sesuai dengan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitor dinyatakan pailit apabila terbukti secara sederhana memiliki satu hutang yang telah jatuh waktu dan dua kreditor. Jadi, selain terbukti adanya hutang, syarat adanya dua kreditor juga harus terpenuhi.