Bisnis

Kekosongan Jabatan Direksi Perseroan

Bacaan 2 Menit
Kekosongan Jabatan Direksi Perseroan

Pertanyaan

Bung Prokol, ada pertanyaan yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas (PT). Masa Jabatan anggota direksi di dalam PT telah habis (selesai) sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Telah diadakan RUPS tetapi tidak menghasilkan keputusan apapun. Apakah dalam hal ini Komisaris dapat menunjuk seorang Direksi untuk menjalankan perusahaan untuk sementara waktu agar tidak terjadi kekosongan pimpinan/Direksi dalam perusahaan (tanpa mengadakan RUPS Kedua)? Terima kasih Bung Prokol.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

Komisaris tidak dapat menunjuk seorang Direksi untuk menjalankan perusahaan pada saat terjadi kekosongan posisi Direksi dalam Perseroan. Hal ini karena Pasal 94 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah menentukan bahwa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Hal-hal mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi ini selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar (“AD”).

 

Ditegaskan pula oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” (hal. 359) bahwa pengangkatan Direksi oleh RUPS ini bersifat imperatif atau memaksa (dwingendrecht, mandatory law). Tidak bisa disampingi pengaturannya dalam AD Perseroan.

 

Dalam hal masa jabatan Direksi telah berakhir sesuai dengan ketentuan dalam AD dan belum ditentukan penggantinya, Pasal 107 huruf c UUPT menentukan bahwa dalam AD seharusnya diatur siapa pihak yang berwenang menjalankan pengurusan Perseroan apabila terjadi kekosongan posisi Direksi.

 

Selanjutnya, dalam Pasal 118 ayat (1) UUPT diatur bahwa Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sepanjang telah diatur dalam AD Perseroan. 

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, Komisaris tidak berwenang menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai Direksi dan menjalankan pengurusan Perseroan untuk sementara waktu.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas