Pidana

Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP, Masihkah Ada?

Bacaan 4 Menit
Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP, Masihkah Ada?

Pertanyaan

Apakah dalam Pasal 335 KUHP harus terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan? Apakah yang dimaksud dengan pasal 335 ayat (2) KUHP? Terima kasih, salam sejahtera.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Tadinya, selain kekerasan dan ancaman kekerasan, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP juga dapat dikenakan jika ada perbuatan tidak menyenangkan, sehingga pasal tersebut dikenal juga dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

Namun, pasca Putusan MK 1/PUU-XI/2013, frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” pada pasal tersebut telah dicabut atau tidak lagi berlaku, sehingga perbuatan yang dapat dijerat adalah pemaksaan terhadap orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dibuat oleh Supriyadi Widodo Eddyono, S.H. dari Suara Keadilan dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 08 November 2010 kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 28 Januari 2019.

Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan

Pasal 335 KUHP mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, selengkapnya berbunyi:

  1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
    1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
    2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
  2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Denda pada pasal di atas dilipatgandakan 1.000 kali sehingga menjadi maksimal Rp4,5 juta sesuai dengan Pasal 3 Perma 2/2012.

Pasal di atas tadinya dinamakan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sebelumnya, pasal tersebut dapat digunakan sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan di media sosial, yang oleh sebagian kalangan warganet disebut dengan undang-undang perbuatan tidak menyenangkan.

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (hal. 40-41).

MK menilai frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, implementasi ketentuan itu memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan, sebagaimana dijelaskan dalam artikel MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Sehingga, rumusan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang tadinya mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadi berbunyi:

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Sehingga, unsur perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi berlaku untuk Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, dan pasal tersebut tidak lagi bisa disebut pasal perbuatan tidak menyenangkan.

Unsur Pasal Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman

Untuk dapat dijerat Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut:

  1. Barang siapa;
  2. Secara melawan hukum;
  3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
  4. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238) mengatakan, yang harus dibuktikan adalah:

  1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
  2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Dalam hal ini, definisi “kekerasan” dalam Pasal 335 KUHP menurut R. Soesilo yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (hal. 98).

Selain itu, yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), sebagaimana disarikan dari artikel Makna “Intimidasi” Menurut Hukum Pidana.

Jadi, pembuktian delik dalam pasal ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari 2 unsur tersebut, yakni ancaman kekerasan atau kekerasan.

Delik Biasa atau Delik Aduan?

Dalam perkara pidana, suatu perkara diproses berdasarkan pada deliknya. Disarikan dari Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya, dikenal 2 macam delik, yaitu delik biasa dan delik aduan:

  1. Delik biasa adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan; dan
  2. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Dilihat dari rumusan pasalnya, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP merupakan delik biasa. Sedangkan Pasal 335 ayat (1) butir 2 KUHP merupakan delik aduan, sebab dalam Pasal 335 ayat (2) KUHP ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) butir 2 KUHP hanya dapat dijerat pidana apabila ada pengaduan dari korban.

Baca juga:Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut?

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Referensi:

  1. Soesilo. 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

Tags: