Ilmu Hukum

Perbedaan PIH dan PHI Beserta Penjelasannya

Bacaan 11 Menit
Perbedaan PIH dan PHI Beserta Penjelasannya

Pertanyaan

Apa perbedaan PIH dan PHI?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada dasarnya, Pengantar Ilmu Hukum (“PIH”) dan Pengantar Hukum Indonesia (“PHI”) merupakan mata kuliah penting di perkuliahan mahasiswa Fakultas Hukum. Keduanya memiliki perbedaan yang spesifik, namun terdapat juga kaitan yang erat antara 2 ilmu pengetahuan tersebut. Salah satu kaitannya, PIH adalah dasar atau penunjang dalam mempelajari PHI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Selayang Pandang Pengantar Ilmu Hukum

  1. Pengertian

Objek PIH adalah aturan tentang hukum pada umumnya, yang tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu (ius constitutum). Adapun, bahasan dari PIH adalah pokok-pokok, prinsip-prinsip, keadaan, maksud dan tujuan dari hukum yang paling mendasar serta tata hubungan antara bagian-bagian yang paling mendasar tersebut dengan hukum sebagai ilmu pengetahuan. PIH menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dalam mempelajari ilmu hukum, Anda juga akan bersinggungan dengan filsafat hukum.[1]

Secara spesifik, berikut adalah ruang lingkup PIH:[2]

  1. Hukum sebagai norma atau kaidah, yaitu hukum sebagai kaidah yang menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, agar tercipta sebuah ketertiban bersama.
  2. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, yakni hukum sebagai gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi pola tingkah laku yang berkembang.
  3. Hukum sebagai ilmu pengetahuan:
  1. Ilmu hukum dalam arti luas, yakni mencakup dan membicarakan hal yang berhubungan dengan hukum;
  2. Ilmu hukum dalam arti sempit, yakni ilmu yang mempelajari makna objektif dan tata hukum positif.

Baca juga: Pemahaman Singkat tentang Fungsi dan Tujuan Hukum

  1. Asas Hukum

Berikut adalah beberapa asas yang dikenal dalam ilmu hukum:

  1. Non-retroaktif, yakni asas tidak dapat berlaku surut, yang mana peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan berlaku. Akan tetapi, untuk mengabaikan asas ini dapat dimungkinkan dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat. Contoh, UU Pengadilan HAM digunakan untuk mengadili peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang terjadi pada 1999.[3]
  2. 3 asas hukum sebagaimana dibahas di artikel 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Spesialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya
  3. Pacta sunt servanda, yakni masing-masing pihak dalam perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian demi kepastian hukum bagi pihak-pihak tersebut.[4]
  4. Good faith, disebut juga sebagai asas iktikad baik. Asas iktikad baik kemudian menjadi aturan pragmatis yang dikenal dengan asas pacta sunt servanda, yaitu janji dan perjanjian harus ditepati.[5]

Baca juga: Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis

  1. Macam-Macam Sistem Hukum

Dalam mempelajari PIH, maka kita akan mempelajari beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia, sebagai berikut:

  1. Civil Law

Civil law system dianut oleh negara di Eropa Kontinental yang didasari oleh hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada Corpus Iuris Civils karya dari Kaisar Iustinianus.

Ciri yang paling menonjol dalam sistem civil law adalah dengan adanya pembagian hukum privat dan hukum publik. Menurut Satjipto Rahardjo, ciri sistem civil law dimulai dari pusat kehidupan dan penyelenggaraan hukum terletak konsep orang tentang kaidah atau rule. Konsep tentang kaidah ini adalah penting sekali karena menentukan bagaimana kehidupan hukum di suatu negara diselenggarakan. Konsep kaidah inilah yang membedakan antara sistem civil law dan sistem common law.[6]

  1. Common Law

Sistem common law dianut oleh negara Anglo Saxon. Sistem ini memiliki perbedaan dengan sistem civil law. Menurut Satjipto Rahardjo sistem common law menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sementara sistem civil law memberikan tekanan pada ciri logis dan rasionalnya. 

Sistem common law memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

  1. yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang utama;
  2. hakim terikat pada stare decisis atau yang berarti hakim terikat untuk menerapkan putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus yang serupa;
  3. adanya adversary sistem dalam proses peradilan.

 

  1. Hukum Sosialis

Sistem hukum sosialis berkembang dari negara yang dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet yang sekarang kita kenal dengan nama Rusia yakni negara yang menganut paham komunis. Dalam sistem ini, hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya hukum berada pada posisi di bawah kebijakan sosialisme.[7]

  1. Hukum Islam

Sistem hukum Islam dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam, yang kebanyakan berada di Timur Tengah dan sebagian di Asia Tenggara. Sistem hukum ini didasari oleh kekuasaan yang terdapat pada hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist.[8]

  1. Demokrasi Pancasila

Negara Pancasila adalah negara persatuan, suatu negara kebangsaan, serta suatu negara yang bersifat integralistik. Dalam sistem ini, Pancasila ditempatkan sebagai dasar falsafah negara (philosofische gronslag) atau ideologi negara (staatsidee). Maka, posisi Pancasila adalah sebagai dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan dan negara.[9]

Baca juga: Perbedaan Karakteristik Sistem Civil Law dengan Common Law

Selayang Pandang Pengantar Hukum Indonesia

  1. Pengertian

Berikut adalah beberapa pengertian dari Pengantar Hukum Indonesia (“PHI”) dari para ahli:[10]

  1. Menurut Hartono Hadisoeprapto, pengantar tata hukum Indonesia digunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia.
  2. R. Abdul Jamil menjelaskan bahwa dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu dan yang disebut hukum positif atau ius constitutum.
  3. Kemudian, menurut Soediman Kartohadiprodjo, tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia bukan yang lampau dan tidak pula yang akan dicita-citakan dikemudian hari (ius constituendum).
  4. Subjek dan Objek Hukum Indonesia

Subjek hukum PHI adalah setiap warga negara indonesia dan warga negara asing yang bermukim di Indonesia, serta badan yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan objek PHI merupakan segala benda yang berada di wilayah Indonesia, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan benda berwujud maupun tidak berwujud.[11]

  1. Asas dalam Hukum Indonesia

Berikut kami jelaskan beberapa asas yang dikenal dalam hukum Indonesia:[12]

  1. Asas Konkordansi

Berlakunya hukum Belanda di Indonesia didasari oleh asas konkordansi atau konkordan yang artinya adalah keselarasan. Asas konkordansi merupakan suatu asas penyelarasan dalam memberlakukan sistem dan tata hukum asing/Belanda di Indonesia.

  1. Asas Kodifikasi

Kodifikasi berasal dari dua kata, yakni codex dan faecere. Codex artinya membuat, dan faecere artinya catatan. Asas kodifikasi merupakan asas yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan kaidah hukum yang sejenis baik yang sudah tertulis tetapi masih “berserakan” letaknya, ke dalam satu buku atau undang-undang yang disusun secara sistematis. Beberapa contoh tentang peraturan perundang-undangan yang sudah dikodifikasi adalah KUH Perdata, KUHP dan KUHD

  1. Asas Unifikasi

Unifikasi merupakan asas yang berfungsi menciptakan atau membuat jenis sistem hukum tertentu untuk kemudian memberlakukan bagi semua golongan penduduk dari negara tertentu. Contoh: UU 73/1958 yang menyatakan berlakunya KUHP yang mulai berlaku tanggal 29 September 1958.

Perbedaan PIH dan PHI

Menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa perbedaan mendasar PIH dan PHI terletak pada objeknya.

Objek PIH adalah pertama, peraturan-peraturan hukum yang pada umumnya tidak terbatas pada tempat dan waktu, sehingga cakupannya lebih luas dan umum. Kedua, PIH adalah pengantar untuk memahami arti hukum, permasalahan di bidang hukum, asas-asas hukum, dan memberikan gambaran atau dasar mengenai sendi-sendi utama dari hukum.[13]

Ketiga, PIH merupakan ilmu hukum secara integral dalam satu kerangka yang menyeluruh sehingga dapat mempelajari hukum melalui sudut pandang disiplin ilmu yang beraneka ragam. PIH memberikan konsepsi atau deskripsi lengkap dari mulai pengertian, teori, dan segala aspek relevan mengenai hukum.[14]

Keempat, PIH secara prinsip memperkenalkan hukum sebagai kesatuan yang totalistik, integral, dan komprehensif.[15]

Sedangkan objek PHI adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, atau disebut dengan hukum positif Indonesia.[16] Dalam pengertian lain, objek PHI adalah mempelajari atau menyelidiki hukum yang sekarang yang sedang berlaku (ius constitutum) di Indonesia.[17]

Baca juga: Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum

Hubungan PIH dan PHI

Walaupun terdapat perbedaan antara PIH dan PHI, namun kedua mata kuliah atau bidang keilmuan ini memiliki hubungan yang erat, antara lain:[18]

  1. Keduanya merupakan mata kuliah dasar keahlian yang mempelajari atau menyelidiki hukum sebagai ilmu.
  2. PIH merupakan dasar atau penunjang dalam mempelajari PHI. Artinya, PIH lebih dahulu dipelajari sebelum mempelajari PHI.

Kesimpulannya, PIH dan PHI merupakan dua cabang ilmu pengetahuan yang berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Perbedaan yang mendasar dua cabang ilmu tersebut terletak pada ruang lingkup pembahasan, yakni PIH merupakan ilmu dasar atau ilmu pengantar bagi Anda yang hendak mempelajari PHI. Karena pada dasarnya, dengan mempelajari PIH, Anda akan bersinggungan dengan prinsip, asas, tujuan hukum, pengertian ilmu hukum, dan ilmu hukum secara fundamental. Sedangkan dalam mempelajari PHI, Anda secara spesifik mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia).

Demikian jawaban kami tentang perbedaan PIH dan PHI, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

  1. Herlina Manullang. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Medan: Bina Media Perintis, 2019;
  2. Lukman Santoso (et.al). Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Setara Press, 2016;
  3. Rahman Syamsuddin. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019;
  4. Tami Rusli. Pengantar Ilmu Hukum. Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017;
  5. Yapiter Marpi. Ilmu Hukum Suatu Pengantar. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.

[1] Lukman Santoso (et.al), Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press, 2016, hal. 4.

[2] Lukman Santoso (et.al), Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press, 2016, hal. 5.

[3] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 173.

[4] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 194.

[5] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 196.

[6] Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020, hal. 115-116.

[7] Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020, hal. 119.

[8] Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020, hal. 120.

[9] Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020, hal. 122-123.

[10] Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 4-5.

[11] Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 7.

[12] Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 9-11.

[13] Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. vii-viii.

[14] Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 8.

[15] Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 8.

[16] Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. vii.

[17] Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 9.

[18] Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 9.

Tags: