Kamis, 15 March 2012
Prosedur Pendaftaran Prospektus dan Perjanjian Waralaba
Pertanyaan :

Prosedur Pendaftaran Prospektus dan Perjanjian Waralaba

Apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran waralaba dan mendapatkan surat tanda usaha pendaftaran waralaba? Ke mana pengajuan pendaftarannya dan prosedur apa saja yang harus ditempuh?  
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :

Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba (Pasal 1 butir 1 PP 42/2007 jo Pasal 1 butir 1 Permendag 31/2008).

 

Pemberi Waralaba yang ingin mendaftarkan waralaba wajib untuk melakukan pendaftaran Prospektus Waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan Penerima Waralaba, yang akan diikuti dengan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba ("STPW") (apabila seluruh persyaratan yang akan diuraikan selanjutnya telah dipenuhi oleh Pemberi Waralaba).

 

Setelah Pemberi Waralaba memperoleh STPW, maka Pemberi Waralaba dapat melakukan Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba. Selanjutnya, Penerima Waralaba akan mendaftarkan Perjanjian Waralaba, yang akan diikuti dengan penerbitan STPW (apabila seluruh persyaratan yang akan diuraikan selanjutnya telah dipenuhi oleh Penerima Waralaba).

 

Apabila yang dimaksud dalam pertanyaan Anda adalah prosedur pendaftaran Prospektus Waralaba dan Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW, berikut kami uraikan prosedur pendaftaran Prospektus Waralaba dan Perjanjian Waralaba berdasarkan Permendag 31/2008 jo PP 42/2007 :

 

I.                   Pendaftaran Prospektus Waralaba oleh Pemberi Waralaba

 

A.     Prospektus Waralaba

 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP 42/2007 Prospektus Waralaba yang akan didaftarkan oleh Pemberi Waralaba, setidaknya memuat :

 

(i)         Data Identitas Pemberi Waralaba, termasuk namun tidak terbatas pada copy KTP Pemberi Waralaba (apabila Pemberi Waralaba merupakan perseorangan), KTP Pemegang Saham berikut dewan komisaris dan direksi (apabila Pemberi Waralaba merupakan badan usaha (i.e Perseroan Terbatas));

(ii)        Legalitas Usaha Pemberi Waralaba, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP"), Izin tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

(iii)       Sejarah Kegiatan Usahanya;

(iv)      Struktur organisasi Pemberi Waralaba;

(v)       Laporan Keungan 2 (dua) tahun terkahir;

(vi)      Jumlah Tempat Usaha;

(vii)    Daftar Penerima Waralaba;

(viii)   Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba

 

Apabila Prospektus Waralaba yang akan didaftarkan menggunakan bahasa asing, maka wajib untuk diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Pemberi Waralaba yang berasal dari luar negeri wajib melegalisir Prospektus Penawaran Waralaba oleh Notaris Publik dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Pemberi Waralaba.

 

Prospektus Waralaba tersebut wajb untuk disampaikan oleh Pemberi Waralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat penawaran atau paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatangan Perjanjian Waralaba (Pasal 7 ayat (1) PP 42/2007 jo Pasal 4 ayat (1) Permendag 31/2008).

 

B.     Tata Cara Pendaftaran Prospektus Waralaba untuk Memperoleh STPW :

 

1)     Pengajuan Permohonan STPW

 

(i)      Pemberi Waralaba yang berasa dari luar negeri dan Pemberi Waralaba lanjutan yang berasa dari luar negeri mengajukan permohonan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, sesuai dengan Lampiran III A-1 Permendag 31/2008;

(ii)     Pemberi Waralaba yang berasa dari dalam negeri dan Pemberi Waralaba lanjutan yang berasa dari dalam negeri mengajukan permohonan kepada kantor Dinas Perdagangan DKI Jakarta/ kabupaten/kota setempat, sesuai dengan Lampiran III A-2 Permendag 31/2008.

 

2)     Dokumen yang diperlukan dalam Permohonan STPW

 

Setiap pemohon wajib untuk menyampaikan permohonan STPW yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan atau kuasa pemohon (dengan menyertakan surat kuasa)  dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 

 

(i)      Apabila permohonan dilakukan oleh Pemberi Waralaba yang berasal dari luar negeri wajib melampirkan :

a. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba; dan

b. Fotocopy legalitas usaha
 

(ii)     Apabila permohonan dilakukan oleh Pemberi Waralaba lanjutan yang berasal dari luar negeri dan Pemberi Waralaba lanjutan yang berasal dari dalam negeri wajib melampirkan :

a.   Fotocopy Izin Teknis;

b.   Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba;

c.   Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan ("TDP");

d.   Fotocopy STPW sebagai Penerima Waralaba;

e.   Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang (apabila Pemberi Waralaba merupakan badan hukum);

f.     Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan

g.   Fotocopy KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

 

(iii)   Apabila permohonan dilakukan oleh Pemberi Waralaba yang berasal dari dalam negeri wajib melampirkan :

                       a. Fotocopy Izin Teknis;

b.   Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba;

c.   Fotocopy TDP;

d.   Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang (apabila Pemberi Waralaba merupakan badan hukum);

e.   Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan

f.     Fotocopy KTP Pemiliki/Penanggungjawab Perusahaan.  

 

3)     Skema pendaftaran Prospektus untuk mendapatkan STPW:


 
 
 
 

II.                   Pendaftaran Perjanjian Waralaba oleh Penerima Waralaba

 

A.     Perjanjian Waralaba

 

Berdasarkan Pasal 5 PP 42/2007 Perjanjian Waralaba yang akan didaftarkan oleh Penerima Waralaba, setidaknya memuat :

(i)         nama dan alamat para pihak;

(ii)        jenis Hak Kekayaan Intelektual;

(iii)      kegiatan usaha;

(iv)     hak dan kewajiban para pihak;

(v)       bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;

(vi)     wilayah usaha;

(vii)    jangka waktu perjanjian;
(viii) tata cara pembayaran imbalan;

(ix)      kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;

(x)       penyelesaian sengketa; dan

(xi)      tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

 

Dalam suatu Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula bahwa Penerima Waralaba dapat menunjuk Penerima Waralaba lain.

 

Apabila Perjanjian Waralaba yang akan didaftarkan menggunakan bahasa asing, maka wajib untuk diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba memiliki kedudukan hukum yang setara dan tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

 

Perjanjian Waralaba tersebut wajb untuk disampaikan kepada calon Penerima Waralaba paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatangan Perjanjian Waralaba (Pasal 5 ayat (3) PP 42/2007 jo Permendag 31/2008). Setelah menandatangani Perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba wajib untuk mendaftarkan Perjanjian Waralaba tersebut untuk memperoleh STPW.

 
 

B.     Tata Cara Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk Memperoleh STPW :

 

1)     Pengajuan Permohonan STPW

 

(i)      Penerima Waralaba yang berasa dari luar negeri mengajukan permohonan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, sesuai dengan Lampiran III B-1 Permendag 31/2008;

(ii)     Penerima Waralaba yang berasal dari dalam negeri, Penerima Waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba dalam negeri, dan  Penerima Waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba luar negeri mengajukan permohonan kepada kantor Dinas Perdagangan DKI Jakarta/kabupaten/kota setempat, sesuai dengan Lampiran III B-2 Permendag 31/2008.

 

2)     Dokumen yang diperlukan dalam Permohonan STPW

 

Setiap pemohon wajib untuk menyampaikan permohonan STPW yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan atau kuasa pemohon (dengan menyertakan surat kuasa) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 

 

a.        Fotocopy Izin Teknis;

b.        Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;

c.        Fotocopy Perjanjian Waralaba;

d.        Fotocopy TDP;

e.        Fotocopy STPW Pemberi Waralaba;

f.         Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang (apabila Penerima Waralaba merupakan badan hukum);

g.        Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan

h.        Fotocopy KTP Pemiliki/Penanggungjawab Perusahaan.

 

3)     Skema pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW:

 
 
         

           Berdasarkan Pasal 19 Permendag 31/2008, pengurusan permohonan STPW  baik yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba maupun oleh Penerima Waralaba sebagaimana disampaikan sebelumnya, tidak dikenakan biaya administrasi.

 
Demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;

2.      Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

  



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua