Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa

Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa
Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa

PERTANYAAN

Bagaimana aturan pemberian rehabilitasi bagi tersangka dan terdakwa?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketida dari artikel dengan judul Rehabilitasi yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Juli 2010, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 11 November 2021., kemudian dimutakhirkan kedua kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 28 November 2025.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa Dasar Hukum Rehabilitasi oleh Presiden?

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Apa yang dimaksud rehabilitasi? Definisi rehabilitasi dapat Anda temukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 42 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026.[1] Sebagai perbandingan, kami juga akan menyajikan ketentuan Pasal 1 angka 23 KUHAP lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[2]

    Pasal 1 angka 42 UU 20/2025

    Pasal 1 angka 23 KUHAP lama

    Rehabilitasi adalah hal seseorang untuk mendapat pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

    Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

    Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi dapat diberikan kepada seseorang tersangka dan/atau terdakwa yang memenuhi kondisi berikut:

    1. tersangka/terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadili; dan
    2. penangkapan, penahanan, penuntutan dan/atau peradilan tersebut dilakukan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena adanya kekeliruan mengenai orang (error in persona) atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

    Kemudian, apa dasar hukum rehabilitasi? Pemberian rehabilitasi oleh presiden, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

    Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

    Hak rehabilitasi presiden adalahini merupakan hak khusus atau hak istimewa di bidang hukum yang dimiliki oleh presiden dan tidak dimiliki oleh fungsi jabatan negara lain yakni hak prerogatif.[3] Selain rehabilitasi, terdapat juga grasi, amnesti, dan abolisi sebagai hak prerogatif presiden.

    Sebagai informasi, sampai saat ini belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pemberian rehabilitasi seperti halnya UU Grasi.[4] Namun, dalam praktik pemberian rehabilitasi oleh presiden dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden (“Keppres”). Hal ini dapat dilihat pada beberapa contoh rehabilitasi yang dituangkan dalam Keppres sebagai berikut:

    1. Keppres 125/1998
    2. Keppres 127/1998
    3. Keppres 93/2000

    Baca juga: Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi

    Kemudian mengenai pemberian rehabilitasi ini, tersangka atau terdakwa pada dasarnya berhak untuk menuntut rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 huruf p UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Sebelumnya, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 68 KUHAP lama.

    Namun, rehabilitasi dalam konteks KUHAP atau UU 20/2025 di atas berbeda dengan pemberian rehabilitasi oleh presiden sebagai hak khusus yang dimilikinya dan dijamin oleh konstitusi. Sebab, rehabilitasi yang diberikan oleh presiden memiliki mekanisme yang berbeda dengan rehabilitasi dalam KUHAP.

    Dengan demikian, dalam artikel ini kami akan fokus mengulas rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHAP atau UU 20/2025.

    Rehabilitasi untuk Terdakwa

    Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam Pasal 176 ayat (1) UU 20/2025 yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP lama. Berikut kami sajikan perbandingannya:

    Pasal 176 ayat (1) UU 20/2025

    Pasal 97 ayat (1) KUHAP lama

    Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

    Berbeda dengan KUHAP lama, dalam UU 20/2025 rehabilitasi meliputi:[5]

    1. rehabilitasi sosial;
    2. rehabilitasi medis;
    3. pemberdayaan sosial; dan
    4. reintegrasi sosial.

    Jadi, apabila seorang terdakwa diputus bebas, atau diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh rehabilitasi. Rehabilitasi ini diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut.[6]

    Tapi, bagaimana jika amar putusan pengadilan tersebut tidak mencantumkan pemberian rehabilitasi bagi terdakwa?

    Merujuk pada Diktum 1, 2, dan 3 SEMA 11/1985, dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan pemberian rehabilitasi terdakwa, maka:

    1. terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.
    2. setelah menerima permohonan itu, ketua pengadilan negeri kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

    Rehabilitasi untuk Tersangka

    Rehabilitasi untuk tersangka diatur dalam Pasal 176 ayat (4) UU 20/2025, yang secara historis pernah diatur di dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP lama. Berikut perbandingan aturannya:

    Pasal 176 ayat (4) UU 20/2025

    Pasal 97 ayat (3) KUHAP lama

    Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan.

    Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

    Jadi, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka berhak menuntut rehabilitasi jika penangkapan atau penahanannya dilakukan tanpa alasan yang diatur oleh undang-undang, atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri.

    Lebih lanjut, pemberian rehabilitasi ini diberikan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 158 huruf c UU 20/2025 yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 77 huruf b KUHAP lama:

    UU 20/2025

    KUHAP lama

    Pasal 158 huruf c

    Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan.

    Pasal 77 huruf b

    Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

    Pasal 159 huruf a

    Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh praperadilan.

    Pasal 78 ayat (1)

    Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

    Lantas, Bagaimana cara rehabilitasi untuk tersangka? Merujuk pada ketentuan di atas, permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dilakukan melalui proses praperadilan. Hal demikian untuk memastikan keabsahan penangkapan atau penahanan yang dialami seseorang dalam tahap penyidikan.

    Berkaitan dengan permohonannya, ini merujuk pada ketentuan Pasal 161 UU 20/2025 tentang KUHAP baru atau sebelumnya diatur di dalam Pasal 81 KUHAP lama, yang berbunyi:

    Pasal 161 UU 20/2025

    Pasal 81 KUHAP lama

    Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b dapat diajukan oleh korban pelapor, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

    Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

    Lebih lengkap lagi, kami akan menerangkan acara pemeriksaan praperadilan menurut UU 20/2025, khususnya dalam Pasal 163 ayat (1) sebagai berikut:

    1. dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
    2. dalam memeriksa dan memutus permohonan, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik, atau penuntut umum;
    3. pemeriksaan ini dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
    4. dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali persidangan, pemeriksaan praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya;
    5. selama pemeriksaan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan;
    6. dalam hal putusan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidikan dan/atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan; dan
    7. putusan praperadilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan praperdilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru.

    Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperdilan harus memuat dengan jelas dasar alasannya dan dalam hal penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.[7] Selain itu ganti rugi juga dapat diajukan.[8]

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
    3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
    4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    5. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti;
    6. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti;
    7. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2000 tentang Pemberian Abolisi dan Rehabilitasi Kepada Sdr. R. Sawito Kartowibowo;
    8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum.

    Referensi:

    1. Jacoba F X Kelbulan, Saartje Sarah Alfons, dan Hendry John Piris. Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri.TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 7, 2022;
    2. Rikiandi Sopian Maulana (al). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Diskresi, Volume 3, Issue 1, 2024.

    [1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

    [2] Pasal 362 UU 20/2025

    [3] Jacoba F X Kelbulan, Saartje Sarah Alfons, dan Hendry John Piris. Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 7, 2022, hal. 733

    [4] Rikiandi Sopian Maulana (et.al). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Diskresi, Volume 3, Issue 1, 2024,hal. 56

    [5] Pasal 176 ayat (2) UU 20/2025

    [6] Pasal 176 ayat (3) UU 20/2025. Sebelumnya ketentuan ini diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) lama yang saat ini sudah dicabut dan tidak berlaku.

    [7] Pasal 163 ayat (2) dan (3) huruf e UU 20/2025

    [8] Pasal 163 ayat (4) UU 20/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000