Dapatkah Konsultan Hukum Asing Mendirikan Kantor Hukum di Indonesia?

Bacaan 6 Menit
Dapatkah Konsultan Hukum Asing Mendirikan Kantor Hukum di Indonesia?
Pertanyaan
Saya ingin menanyakan tentang legal basis, dokumen yang dipersiapan, dan alur perizinan yang dilalui jika seorang konsultan hukum asing (Jepang) yang memiliki kantor konsultan hukum yang berbadan hukum (PT) berlokasi di Jakarta berkeinginan untuk mendirikan law firm atas namanya atau rekannya sesama WNA, namun WNA tersebut memiliki pegawai yang ber-lisensi (izin beracara). Tolong kemudian beritahukan koridor-koridornya, apa yang dilarang dan diperbolehkan. Terima kasih.
Intisari Jawaban
Pada dasarnya, advokat asing tidak dapat mendirikan kantor hukum di Indonesia, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.

Namun, advokat asing dapat bekerja sebagai karyawan atau tenaga ahli di kantor advokat Indonesia, apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.