Senin, 11 March 2019
Cara Mengubah Status Kawin Menjadi Lajang di KTP
Pertanyaan :

Cara Mengubah Status Kawin Menjadi Lajang di KTP

Pernikahan saya tidak dicatat di catatan sipil. Apakah saya bisa mengubah status di KTP dari kawin menjadi lajang? Berarti saya tidak perlu cerai melalui pengadilan?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran oleh Sovia Hasanah, S.H. dari artikel dengan judul Bagaimana Mengubah Status Kawin Menjadi Lajang di KTP? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 07 Oktober 2015.
 
Intisari:
 
 
Jika Anda tidak mendaftarkan pernikahan Anda di kantor catatan sipil, maka tidak terbit akta perkawinan bagi Anda dan dianggap perkawinan tidak pernah terjadi, yang berarti tidak mungkin Anda dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (“KTP-el”)-nya berstatus kawin. Hal ini karena untuk menerbitkan KTP-el akibat adanya perubahan data (dalam hal ini dari belum kawin menjadi kawin) harus memenuhi syarat adanya surat keterangan bukti adanya peristiwa penting seperti perkawinan.
 
Namun demikian, jika memang pada KTP-el Anda sudah tertera Anda berstatus kawin dan Anda ingin mengubah status Anda di KTP-el dari kawin menjadi lajang, Anda sebagai pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian KTP-el yang baru. Salah satu syaratnya adalah dengan menyertakan bukti berupa kutipan akta perceraian.
 
Oleh karena itu, Anda dapat terlebih dahulu mendaftarkan perkawinan itu di kantor catatan sipil guna penerbitan akta perkawinan. Kemudian Anda bercerai melalui sidang pengadilan yang mana putusan pengadilan tersebut akan digunakan untuk mendapatkan kutipan akta perceraian guna kepentingan perubahan status di KTP-el Anda.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Kartu Tanda Penduduk
Sebelumnya, kami kurang memahami bagaimana bisa status Anda dalam Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) bertuliskan kawin, sementara Anda menikah tanpa dicatatkan di catatan sipil. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan Anda di catatan sipil, kami menyimpulkan bahwa perkawinan yang Anda langsungkan adalah nikah di bawah tangan. Pada dasarnya, jika tidak pernah ada pencatatan perkawinan, maka tidak mungkin diterbitkan akta cerai ketika perkawinan tersebut putus, karena dianggap belum pernah terjadi perkawinan. Akibatnya, perceraiannya pun tidak melalui pengadilan.
 
Kartu Tanda Penduduk Elektonik (“KTP-el”) adalah KTP yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.[1]
 
Untuk selanjutnya, kami asumsikan KTP yang Anda maksud adalah KTP-el.
 
Jika Anda tidak mendaftarkan pernikahan Anda di kantor catatan sipil, maka tidak terbit akta perkawinan bagi Anda, yang berarti tidak mungkin status Anda dalam KTP-el adalah kawin. Ini karena untuk menerbitkan KTP-el karena adanya perubahan data (dalam hal ini dari belum kawin menjadi kawin) harus memenuhi syarat:[2]
  1. Kartu Keluarga;
  2. KTP-el lama;
  3. kartu izin tinggal tetap; dan
  4. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (dalam hal ini kutipan akta perkawinan).
 
Oleh karena itu seharusnya tidak ada yang perlu diubah jika memang pernikahan Anda tidak terdaftar di kantor catatan sipil, yang mana yang tercantum di dalam KTP-el Anda adalah tetap status Anda sebagai lajang.
 
Pencatatan Perkawinan
Idealnya, perkawinan Anda yang di bawah tangan itu didaftarkan di kantor catatan sipil untuk diterbitkan akta perkawinan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3] Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, yakni dalam konteks pertanyaan Anda, bagi selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.[4]
 
Jika telah dicatatkan dan ingin bercerai, maka perceraian itu harus melalui proses pengadilan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana,[5] demikian menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.[6]
 
Perubahan Peristiwa Penting
Setelah bercerai dan ingin mengubah status kawin menjadi lajang/janda/duda di KTP-el, maka kutipan akta perceraian itu digunakan sebagai syarat penerbitan KTP-el baru. Akta cerai ini merupakan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa penting.[7]
 
Nantinya, soal perubahan status Anda di KTP-el dari kawin menjadi lajang, Anda sebagai pemilik wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.[8]
 
Adapun yang dimaksud dengan Instansi Pelakasana di sini yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.[9]
 
Serupa dengan yang Anda tanyakan, dalam laman Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kementerian Dalam Negeri juga pernah dijelaskan soal perubahan status kawin menjadi lajang. Terkait dengan perubahan elemen data (status janda duda/lajang), rusak, atau hilang, berdasarkan Pasal 64 ayat (8) UU 24/2013 penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil) untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
 
Jadi, Anda yang ingin merubah status kawin menjadi lajang di KTP-el dapat mendatangi Instansi Pelaksana setempat untuk dilakukan perubahan atau penggantian KTP-el tersebut.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kementerian Dalam Negeri, diakses pada 8 Maret 2019 pukul 15.06 WIB.

[2] Pasal 19 Perpres 96/2018
[3] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)
[5] Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (Pasal 1 angka 7 UU 24/2013)
[6] Pasal 40 ayat (2) UU Adminduk
[7] Lihat Pasal 19 huruf d Perpres 96/2018
[8] Pasal 64 ayat (8) UU 24/2013
[9] Pasal 1 angka 7 UU 24/2013



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua