Jumat, 02 February 2018
Bolehkah Kampus Asing Beroperasi di Indonesia?
Pertanyaan :

Bolehkah Kampus Asing Beroperasi di Indonesia?

Dalam beberapa berita di media tanah air mengatakan bahwa tahun ini akan ada beberapa kampus asing yang membuka cabang di Indonesia. Memangnya hukum Indonesia membolehkan kampus asing beroperasi di Indonesia? Kalau boleh, bagaimana aturannya?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :

Intisari:

 

 

Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan catatan sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.

 

Selain itu juga harus memenuhi persyaratan yaitu memperoleh izin Pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah, dan mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Negara Lain

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU 12/2012”).

 

Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perguruan Tinggi lembaga negara lain tersebut sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.[1]

 

Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain. Perguruan Tinggi lembaga negara lain wajib:[2]

a. memperoleh izin Pemerintah;

b. berprinsip nirlaba;

c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan

d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

 

Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.[3]

 

Perguruan Tinggi lembaga negara lain wajib mendukung kepentingan nasional.[4] Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang tidak mendukung kepentingan nasional akan dikenakan sanksi administratif.[5]

 

Sanksi administratif tersebut berupa:[6]

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah;

c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan;

d. penghentian pembinaan; dan/atau

e. pencabutan izin.

 

Analisis

Jadi menjawab pertanyaan Anda, Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan catatan sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya. Selain itu, Perguruan Tinggi yang dimaksud juga harus memenuhi persyaratan yaitu memperoleh izin Pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah, dan mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

 

Dalam artikel Pemerintah Buka Peluang Operasi Kampus Asing di Indonesia sebagaimana kami akses dari laman media Antaranews.com, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan membuka peluang operasional perguruan tinggi asing di Indonesia dengan beberapa syarat. Perguruan tinggi asing khususnya universitas unggulan dunia diberikan kesempatan untuk beroperasi di Indonesia.

 

Masih dari sumber yang sama, perguruan tinggi asing bisa beroperasional di Tanah Air dengan syarat harus bekerja sama dengan perguruan tinggi di Tanah Air, lokasinya sudah ada dan ada ketentuan program studi prioritas. Intinya adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi asing ini masuk ke perguruan tinggi swasta, jadi tidak diatur oleh pemerintah. Sementara untuk program studi prioritas adalah sains, teknologi, keinsinyuran, matematika, bisnis, dan manajemen.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 

Referensi:

1. Pemerintah Buka Peluang Operasi Kampus Asing di Indonesia, diakses pada Kamis, 1 Februari 2018, pukul 14.43 WIB;

2. Kampus Asing Boleh Beroperasi di Indonesia, Ini Syaratnya, diakses pada Kamis, 1 Februari 2018, pukul 15.03 WIB.

 

 

 

 

[1] Pasal 90 ayat (1) dan (2) UU 12/2012

[2] Pasal 90 ayat (3) dan (4) UU 12/2012

[3] Pasal 93 jo. Pasal 90 ayat (4) UU 12/2012

[4] Pasal 90 ayat (5) UU 12/2012

[5] Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (5) UU 12/2012

[6] Pasal 92 ayat (2) UU 12/2012




Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua