Jika Fee Advokat Diduga Hasil Pencucian Uang

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Adv. Yusuf Istanto, SH., MH., CIL. dan pertama kali dipublikasikan pada 06 Desember 2019.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Pengacara Menjanjikan Kemenangan?

27 Apr, 2026

Jerat Pidana untuk Advokat Gadungan

06 Mar, 2024

Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS?

05 Mar, 2024

Bolehkah Advokat Mewakili Klien dalam Memenuhi Panggilan Penyidik?

07 Nov, 2019

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Ketentuan Honorarium Advokat

Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam UU Advokat. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat.

Baca juga: Tahapan Menjadi Advokat di Indonesia

Adapun jasa hukum yang diberikan advokat adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.[1]

Dalam memberikan jasa hukum, seorang advokat berhak atas fee atau honorarium dari klien, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Advokat, sebagai berikut:

Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Sebagaimana telah kami uraikan, honorarium yang dimaksud di sini adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.[2]

Mengenai besarannya, honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.[3] Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan tidak boleh membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.[4]

Baca juga: Jika Advokat Meminta Imbalan Saat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma

Lantas, bagaimana jika fee advokat diduga hasil pencucian uang?

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”) diatur dalam UU TPPU. Disarikan dari artikel Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan, pencucian uang adalah tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang asal usulnya dari kegiatan tidak sah (dirty money) dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (proceeds of crime) dibuat agar seolah-olah bukan berasal dari kejahatan. Pada pencucian uang terdapat kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu jangan sampai uang kotor berubah menjadi uang bersih, sah dan legal.[5]

Adapun secara yuridis, Pasal 1 angka 1 UU TPPU menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU.

Kemudian, dalam UU TPPU, pencucian uang dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain:[6]

1. TPPU aktif yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Disebut aktif karena terdapat perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.
2. TPPU pasif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan TPPU pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.
3. Dalam Pasal 4 UU TPPU, dapat juga dikenakan bagi mereka yang menikmati hasil pencucian uang. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa TPPU dapat dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Jika merujuk pada jenis-jenis TPPU di atas, maka penerimaan honorarium yang berasal dari pencucian uang berpotensi dikategorikan sebagai TPPU pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Adapun yang dimaksud dengan patut diduganya adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.[7]

Selain itu, pihak pelapor sebagaimana disebutkan pada pasal di atas merupakan setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).[8] Salah satu pihak pelapor adalah advokat.[9] Lalu, advokat sebagai pihak pelapor memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.[10]

Lebih lanjut, menurut Pasal 8 ayat (1) PP 61/2021, pihak pelapor wajib menyampaikan kepada PPATK transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:

1. pembelian dan penjualan properti;
2. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Namun, ketentuan di atas dikecualikan bagi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) PP 61/2021 jika advokat tersebut bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, dalam hal:

1. memastikan posisi hukum pengguna jasa; dan
2. penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Selain itu, perlu juga diperhatikan ketentuan Pasal 16 UU Advokat jo. Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, yang berbunyi:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik[11] untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan

Baca juga: Apakah Pengacara Kebal Hukum?

Jadi, jika kita merujuk pada penjelasan di atas, advokat yang menerima honorarium hasil pencucian uang dapat dikategorikan sebagai TPPU pasif dan berpotensi dipidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. Namun, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah advokat yang bersangkutan memenuhi unsur “patut diduganya” yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Jika memang si advokat sejak semula mengetahui bahwa fee tersebut berasal dari atau ditujukan untuk melakukan pencucian uang, maka yang bersangkutan dapat dipidana. Akan tetapi, selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan advokat juga menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, maka advokat yang bersangkutan tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Baca juga: Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Kode Etik Advokat Indonesia.

Putusan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Referensi:

Tim Riset PPAT. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019. Jakarta: PPAT, 2020.