Senin, 17 February 2020

Bolehkah Perda Mengatur Hukum Acara Peradilan Pidana Anak?

Bolehkah Perda Mengatur Hukum Acara Peradilan Pidana Anak?

Pertanyaan

Perihal asas lex superior derogat legi inferior, saya ingin menanyakan mengenai perkara yang saya hadapi. Seorang tersangka yang merupakan anak usia di bawah 18 tahun yang juga seorang penyandang disabilitas, melakukan suatu tindak pidana pencurian. Perintah UU 11/2012, anak tersebut harus tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam undang-undang tersebut tidak mengecualikan kondisi disabilitas. Akan tetapi dalam Perda Provinsi saya, terdapat aturan di mana seorang anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses hukum wajib diperlakukan khusus. Bentuk perlakuan khususnya, yakni penundaan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum, sambil menunggu pemeriksaan dari tim/ahli/dokter/medis atau sosial sampai batas waktu yang ditentukan. Mengenai kasus ini, apakah asas lex superior derogate legi inferior berlaku? Atau perda ini menjadi lex spesialis bagi undang-undang tersebut?

Intisari Jawaban

Asas yang berlaku dalam pertentangan peraturan daerah dan undang-undang adalah asas lex superior derogat legi inferior. Akibatnya, peraturan daerah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
 
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa urusan yustisi, yang salah satunya terkait kebijakan kehakiman, merupakan urusan absolut pemerintah pusat.
 
Mengingat penundaan penyidikan memengaruhi jalannya peradilan, maka seharusnya kebijakan sejenis dibuat di tingkat pusat dan bukan tingkat daerah. Peraturan daerah baru dapat mengakomodasi tersebut jika mendapatkan limpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000