Selasa, 06 Desember 2016

Peran OJK Sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi

Peran OJK Sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi

Pertanyaan

Dalam proses kepailitan perusahaan asuransi, adakah peran kurator sebagai pengawas dan pemberes kepailitan perusahaan tersebut? Ataukah peran kurator tersebut diambil alih oleh OJK?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK.

 

Selama putusan atas permohonan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha perusahaan dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau atau pengagunan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pada proses kepailitan perusahaan asuransi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pailit, dimana kedudukan hukum tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

 

Permohonan Pailit oleh OJK

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) menyatakan Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK.

 

Sejalan dengan ruang lingkup tugas OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan UU Perasuransian.[1]

 

Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa perusahaan asuransi memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai UU KPKPU, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.[2]

 

Peran Kurator dalam Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit

Pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur peralihan peran dan tanggung jawab Kurator kepada OJK sebagaimana peralihan peran pemohon kepailitan dari Kementerian Keuangan ke OJK seperti yang kami sebut di atas.

 

Pada dasarnya, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU.[3]

 

Penunjukan Kurator merupakan kewajiban berdasarkan amanah dari UU KPKPU, dimana disebutkan dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.[4] Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit,[5] dimana dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.[6]

 

Masih terkait dengan wewenang kurator, bahkan selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:[7]

a.    meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan; atau

b.    menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:

1.    pengelolaan usaha Perusahaan; dan

2.    pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.

 

Dalam mengajukan kurator tersebut, OJK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:[8]

a.    independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan;

b.    memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit;

c.   tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

d.    memahami ketentuan mengenai perasuransian; dan

e.  terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

3.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

 



[1] Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian

[3] Pasal 1 angka 5 UU KPKPU

[4] Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU

[5] Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU

[6] Pasal 69 ayat (2) UU KPKPU

[7] Pasal 57 ayat (1) Peraturan OJK 28/2015

[8] Pasal 57 ayat (3) Peraturan OJK 28/2015

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Advokat Peradi, alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Praktisi Hukum dan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Bisnis. Saat ini bekerja sebagai Professional-Hired Manager di salah satu bank nasional di Indonesia.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua