Senin, 25 January 2016

Jerat Pidana Penyedia Tempat Prostitusi Berkedok Kafe

Jerat Pidana Penyedia Tempat Prostitusi Berkedok Kafe

Pertanyaan

Apakah oknum yang menyediakan tempat prostitusi berkedok sebagai kafe/tempat minum (kedai tuak) bisa dijerat dengan hukum? Mohon saran.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Ancaman sanksi bagi pemilik tempat prostitusi yang berkedok kafe/tempat minum (kedai tuak) terdapat Pasal 296 KUHP. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).

 

Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

 

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

 

Unsur-unsur pasal di atas yaitu:

1.    Barang siapa

2.    Mengadakan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul

3.    Sebagai Pencaharian Atau Kebiasaannya

 

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).

 

Yang dimaksud perbuatan cabul, merujuk kepada penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 289 KUHP, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul. Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur (hal. 271). Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Ancaman Sanksi bagi yang Mendirikan Tempat Prostitusi.

 

Menjawab pertanyaan Anda, sanksi bagi pemilik tempat prostitusi yang berkedok cafe/tempat minum (kedai tuak), maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

 

Contoh Kasus

Contoh 1

Sebagai contoh kasus tempat prostitusi berkedok tempat usaha (dalam hal ini warung kopi) dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 289 / PID.B / 2013 / PN. TBN. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menyewakan kamar yang ada dalam warung kopi miliknya yang dipergunakan untuk melakukan persetubuhan oleh pasangan yang bukan suami istri.

Terdakwa meminta tarif sebesar Rp 20.000,-.

 

Akhirnya, hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memudahkan Dilakukannya Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain Sebagai Mata Pencaharian” sebagaimana dimaksud Pasal 296 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

 

Contoh 2

Sebagai contoh lain dapat kita lihat dalam Putusan Pegadilan Negeri Ngawi Nomor 122/Pid.B/2013/PN.Ngw. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar bahwa terdakwa mempunyai warung kopi dan makanan. Di warung kopi tersebut terdakwa membolehkan wanita-wanita menunggu untuk melayani tamu. Di warung itu pula terdapat 4 (empat) buah kamar yang disewakan kepada orang-orang yang hendak berhubungan mesum. Kamar-kamar itu disewakan seharga Rp 15.000 setiap kali pemakaian dan telah berlangsung kurang lebih sekitar dua bulan.

 

Akhirnya, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memudahkan Dilakukannya Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain Sebagai Mata Pencaharian”. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915.

 

Referensi:

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

 

Putusan:

1.    Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 289 / PID.B / 2013 / PN. TBN;

2.    Putusan Pegadilan Negeri Ngawi Nomor 122/Pid.B/2013/PN.Ngw.

 


 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua