Jumat, 14 Pebruari 2020

Imunitas Pejabat Diplomatik yang Terlibat Lakalantas

Imunitas Pejabat Diplomatik yang Terlibat Lakalantas

Pertanyaan

Seorang sekretaris pertama kedutaan besar negara asing di Jakarta melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terlukanya seorang polisi lalu lintas yang sedang bertugas. Bagaimana Konvensi Wina mengatur mengenai hukum yang dibedakan kepada sekretaris pertama tersebut?

Ulasan Lengkap

 
Imunitas dalam Hubungan Diplomatik
Sepanjang penelusuran kami, predikat “sekretaris pertama” adalah predikat bagi pejabat diplomatik. Pemakaian predikat “sekretaris pertama” sebagai predikat bagi pejabat diplomatik sendiri dicontohkan dalam Pasal 32 huruf d Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler yang menerangkan bahwa sekretaris pertama merupakan pejabat diplomatik yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d atau Pembina golongan ruang IV/a.
 
 
Pasal 31 ayat (1) VCDR kemudian menegaskan bahwa:
 
A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:
  1. a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
  2. an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;
  3. an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.
 
Adapun Pasal 1 huruf e VCDR menerangkan bahwa:
 
A "diplomatic agent" is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission.
 
Jika diterjemahkan secara bebas, maka sekretaris pertama kedutaan yang Anda maksud merupakan bagian dari staf diplomatik yang mendapatkan imunitas dari hukum atau jurisdiksi pidana negara tempatnya ditugaskan.
 
Di Indonesia, hukum pidana yang dimaksud seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) jika terkait dengan pelanggaran lalu lintas.
 
Namun, staf diplomatik tersebut tidak dikecualikan atas keberlakukan hukum negaranya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (4) VCDR:
 
The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.
 
Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (1) dan (2) VCDR menjelaskan bahwa:
 
  1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending State.
  2. Waiver must always be express.
 
Jika diterjemahkan secara bebas, imunitas dapat diangkat atau ditiadakan oleh negara asalnya. Peniadaan tersebut harus dinyatakan secara eksplisit.
 
Selain itu, Pasal 22 ayat (3) VCDR berbunyi:
 
The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.
 
Jika diterjemahkan secara bebas, tempat kedudukan, perabotan, dan properti lain di atasnya dan sarana transportasi dari misi diplomatik juga mendapatkan imunitas untuk digeledah, diminta, dibebankan, atau dieksekusi.
 
Menurut hemat kami, sekretaris pertama yang Anda maksud memang mendapatkan imunitas atas perbuatan pidana yang ia perbuat atas pelanggaran KUHP dan/atau UU LLAJ.
 
Hal ini dapat dikecualikan jika negara asalnya meniadakan imunitas tersebut dan menyatakannya secara eksplisit.
 
Ganti Kerugian secara Keperdataan
Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) VCDR, patut diperhatikan bahwa imunitas keperdataan dan administrasi juga berlaku, kecuali jika:
  1. perbuatan terkait kebendaan tidak bergerak miliknya pribadi dalam wilayah negara tempatnya bertugas, kecuali ia menguasai benda tersebut atas nama dan untuk negaranya;
  2. perbuatan terkait dengan suksesi di mana yang bersangkutan terlibat sebagai eksekutor, administrator, atau ahli waris sebagai orang perorangan dan bukan atas nama dan untuk negaranya;
  3. perbuatan terkait aktivitas profesional atau komersial di luar fungsi resminya.
 
Jadi menurut hemat kami, imunitas perdata ini dapat dikecualikan ketika sekretaris pertama yang Anda maksud melanggar lalu lintas dan melukai polisi lalu lintas dalam perjalanan untuk melaksanakan kegiatan di luar fungsinya sebagai pejabat diplomatik.
 
Jika demikian, maka sekretaris pertama tersebut dapat dimintakan ganti kerugian secara keperdataan atas dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
 
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
 
Munir Fuady dalam buku Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer menerangkan bahwa unsur melawan hukum meliputi, salah satunya, perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku (hal. 11).
 
Jika sekretaris pertama yang Anda maksud memang melanggar KUHP dan/atau UU LLAJ, maka yang bersangkutan telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dimintakan ganti kerugian atas kerugian yang polisi lalu lintas atau pihak lain alami.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013.

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua