Pemerasan dan Pengancaman Berkedok Open BO dan VCS, Ini Jerat Hukumnya

Bacaan 7 Menit
Pemerasan dan Pengancaman Berkedok Open BO dan VCS, Ini Jerat Hukumnya
Pertanyaan

Sekarang berkembang evolusi kejahatan siber yang menggunakan jasa prostitusi. Pelaku open BO/VCS umumnya meminta klien menggunakan data KTP. Lalu ternyata data KTP ini jadi bahan untuk memeras klien, dengan cara menghubungi nomor WA, telepon ke istri, keluarga bahwa si klien pemakai jasa BO/VCS. Bahkan diancam video rekaman klien bakal disebar ke medsos lain. Gimana hukumnya atas hal ini?

Ulasan Lengkap

 

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan memberikan pengertian dan penjelasan terhadap beberapa istilah-istilah, yaitu sebagai berikut:

Open BO dan VCS

  1. Kami mengasumsikan open BO adalah singkatan dari open booking online, yaitu prostitusi online di mana pemesan open BO melakukan pemesanan jasa layanan seksual melalui media elektronik atau daring. Setelah adanya kesepakatan, maka baik penjual maupun pembeli jasa layanan seksual tersebut akan bertemu secara langsung untuk melaksanakan hal yang disepakati.
  2. Kemudian, kami mengasumsikan VCS adalah singkatan dari Video Call Sex yaitu salah satu jenis penjualan jasa layanan seksual di dunia maya, melalui fitur video call lewat aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram atau Telegram, sehingga VCS biasanya dilakukan tanpa tatap muka secara langsung.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Pornografi (hal. 184), pengertian layanan seksual adalah layanan yang berhubungan dengan alat kelamin dan atau nafsu syahwat. Suatu layanan yang diberikan kepada orang dalam rangka orang menyalurkan atau melampiaskan nafsu seksualnya.

 

Pornografi dalam Open BO dan VCS

Hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai pornografi di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”), sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mengatur bahwa:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pornografi salah satunya diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi, yang selengkapnya berbunyi:

  1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
    1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
    2. kekerasan seksual;
    3. masturbasi atau onani;
    4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    5. alat kelamin; atau
    6. pornografi anak.
  2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
    1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
    3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
    4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Sebagaimana dapat dilihat, tindakan menyediakan jasa pornografi seperti open BO dan VCS dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi di atas, dengan ancaman pidana terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 30 UU Pornografi:

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar.

Di sisi lain, proses negosiasi dan transaksi open BO dilakukan secara daring melalui platform digital atau media elektronik, dan begitu pula dengan layanan VCS di mana baik dari proses negosiasi, transaksi, sampai eksekusi pelaksanaan kesepakatan pelayanan jasanya juga dilakukan dengan menggunakan platform digital atau media elektronik.

Maka dari itu, selain merupakan tindak pidana UU Pornografi, kegiatan open BO dan VCS juga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya, di mana Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal di atas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”), yaitu dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Lebih lanjut, pedoman implementasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat Anda lihat dalam uraian Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi.

 

Pemerasan dan Pengancaman melalui Open BO dan VCS

Sedangkan dalam konteks pemerasan dengan pengancaman yang Anda alami sebenarnya telah diatur hukumnya dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatur bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Karena kasus ini berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik, maka yang digunakan adalah UU ITE dan perubahannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Namun perlu diketahui, biasanya tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui open BO atau VCS seringkali tidak dilakukan oleh para penjual layanan jasa seksual tersebut, melainkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan modus atau atas nama penjual layanan seksual open BO dan VCS dengan meminta jaminan identitas korban yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk tindak pidana pemerasan terhadap korban.

Pelaku pemerasan terhadap korban pada umumnya meminta korban untuk memberikan sejumlah uang, dan mengancam akan menyebarkan rekaman video, data diri maupun identitas korban ke media sosial atau keluarga korban apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Tindakan pemerasan dan pengancaman melalui daring ini termasuk pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengatur bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pelaku pelanggar di atas selanjutnya diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.[1]

Dengan demikian, kami menyarankan agar tetap berhati-hati dan tidak sembarangan saat menyerahkan data pribadi seperti dalam kasus ini menyerahkan KTP kepada pihak lain agar tidak menjadi korban pemerasan atau pengancaman dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sehingga dapat menyebabkan kerugian baik secara materiel maupun imateriel. Kami juga menyarankan, agar sebaiknya masyarakat menghindari penggunaan layanan jasa seksual tersebut.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

 

Referensi:

Adami Chazawi. Tindak Pidana Pornografi. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.


[1] Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016