Kembali Digugat, KPU Diminta Tunda Alur Tahapan Pemilu 2024
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang pertama Perkara No.219/Pdt.G/2023/PN Jkt.P...
Perlu Politik Hukum Sikapi Putusan PN Jakarta Pusat Soal Penundaan Pemilu
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menimbulkan perdebatan konstitusional dan membutuhkan ...
Mengatasi Kompleksitas Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka
Mulai caleg yang diusung harus merepresentasikan derajat kedekatan warga dengan partai, hingga memil...
Mencegah Potensi Kecurangan Verifikasi dalam Partai Politik
Tertutupnya akses informasi perkembangan verifikasi partai politik kepada masyarakat bertentangan de...
5 Rekomendasi Komnas HAM untuk Pemilu 2024 yang Bebas dan Adil
Salah satunya, mendorong pemerintah dan DPR untuk menerbitkan regulasi yang menjamin partisipasi pub...
Bawaslu RI Luncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Versi 3
Tujuannya antara lain untuk meningkatkan aksesibilitas layanan penyelesaian sengketa proses pemilu m...














