Konsep Mencegah Kerugian Keuangan Negara dengan Satu Desa Satu IPR
Satu desa satu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan konsep yang tepat sebagai langkah preventif ...
KPK Wanti-wanti Risiko Tinggi Korupsi di Daerah
Berdasarkan data yang dikantongi KPK hingga 2022 tercatat terdapat 851 kasus korupsi terjadi di desa...
Aturan tentang Tamu 1x24 Jam Wajib Lapor
Rukun Tetangga ("RT") merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa ("LKD") yang merupakan ...
Syarat Calon Kepala Desa
Pada intinya, syarat calon kepala desa terbaru diatur dalam Pasal 33 UU 3/2024. Namun, selain syarat...
Begini Catatan Walhi dan Indef Soal Debat Cawapres Kedua
Walhi menyayangkan debat cawapres kedua tidak menyinggung persoalan pulau kecil dan pesisir. Sementa...
Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat Kedudukan Perangkat Desa
Persoalan pemberhentian perangkat desa dapat berimplikasi pada pelayanan publik.
Rayakan HUT ke-43, APHTN-HAN Ingatkan Urgensi Isu Ketatanegaraan Desa
Indonesia dibangun dari kumpulan komunitas adat yang memutuskan bersatu membangun negara. Eksistensi...
Ajang 'Paralegal Justice Award' bagi Para Kades/Lurah Juru Damai Berprestasi
BPHN dan MA mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan dan mencalonkan Kepala Desa/Lurah y...














