RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Bakal Diparipurnakan Jadi Inisiatif DPR
Diharapkan bakal rampung sebelum akhir 2022 dan setujui menjadi UU.
MPR Minta Aturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Lebih Demokratis dan Transparan
Kemendagri bakal melibatkan ahli dan masyarakat sipil dalam menyusun aturan teknis yang demokratis, ...
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Kepala Negara dalam RKUHP
Terdapat perubahan delik menjadi aduan. Kritik terhadap kinerja ataup program kerja presiden tidak d...
Terkatung-katung, DPR Diminta Percepat Pembahasan RUU PPRT
Terkendala belum semua fraksi bersepakat memboyong RUU ke Badan Musyawarah (Bamus). Langkah penting ...
Memperkuat Partisipasi Publik Bermakna Lewat Teknologi
Melalui perkembangan teknologi dan informasi seharusnya dimanfaatkan betul dalam memunculkan model-m...
Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Masuk Candi Borobudur
Banyak cara untuk melakukan pembatasan pengunjung, ketimbang menaikan tarif masuk Candi Borobudur. K...
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Dinilai Makin Menyempit
Padahal, secara normatif banyak pengaturan soal peran serta publik secara bermakna, tapi praktiknya ...
Begini Masukan Peradi Pimpinan Luhut Terkait Pelaksanaan Eksekusi Putusan
Ada lima poin penting yang perlu menjadi perhatian terkait pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan p...














