Dosen Hukum Tata Negara STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Foto: RES

Seperti melalui peraturan perundang-undangan di berbagai level, izin yang diterbitkan atas nama dan berdasarkan hukum, serta kebijakan umum.

3 Pintu Hukum Ini Buka Celah Pengerukan SDA

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Zona Ekonomi Eksklusif (&ldquo;ZEE&rdquo;) merupakan bagian dari <strong>wilayah yurisdiksi </strong>Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Indonesia dalam hal ini sebagai negara pantai di wilayah ZEE memiliki <strong>hak berdaulat</strong> untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Hak-hak berdaulat apa lagi yang dimiliki negara pantai?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Kenali ZEE dan Hak-hak Berdaulatnya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Setiap orang yang melakukan perdagangan orang di wilayah Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta. Apabila korbannya adalah anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jerat Pidana Pedagang Gadis Bandung di Bawah Umur

Jika Anda punya pertanyaan yang ingin diajukan, silakan kirim pertanyaan ke Klinik Hukumonline.

Dari Soal PNS Menjabat Pengurus RT/RW Sampai Dugaan Eksploitasi Anak dalam Seleksi Beasiswa Bulutangkis

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Untuk meluruskan dan sekaligus menjawab pertanyaan Anda, dapat disimpulkan melalui 2 penjelasan, yakni:</div>

<ul>
	<li>
	<div><strong>Pertama</strong>, tindakan seorang ibu yang tidak merawat dan tidak memenuhi kebutuhan finansial anak tergolong sebagai penelantaran anak, bukan eksploitasi ataupun diskriminasi anak. Jika seseorang mengetahui adanya tindakan penelantaran anak yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka dapat mengambil langkah hukum dengan membuat Laporan Polisi di Kantor Kepolisian setempat atau membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia;</div>
	</li>
	<li>
	<div><strong>Kedua</strong>, jika dalam Putusan Pengadilan mengenai perceraian ditentukan hak asuh anak jatuh ke tangan ibu, maka ibulah yang berhak atas pemeliharaan anak sehari-hari. Sebab ibu dianggap dapat bertanggung jawab dan dapat melakukan pemeliharaan pada anaknya dengan baik.</div>
	</li>
</ul>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini<strong>.</strong></div>


Jika Seorang Ibu Menelantarkan Anaknya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perihal apakah agen pengirim tenaga kerja ke luar negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi dapat dijerat menggunakan Pasal 4 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a> atau tidak, untuk itu perlu diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:</div>

<ul>
	<li>
	<div>setiap orang;</div>
	</li>
	<li>
	<div>membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;</div>
	</li>
	<li>
	<div><strong>dengan maksud untuk&nbsp;dieksploitasi</strong>&nbsp;di luar wilayah negara Republik Indonesia.</div>
	</li>
</ul>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Agar dapat dipidana atas dasar tindak pidana perdagangan orang, maka kesemua unsur di atas harus terpenuhi. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipidana.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Pembuktian Unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pelaku tetap dapat dituntut pidana atas perbuatan eksploitasi yang dilakukan <strong>walaupun telah mendapatkan persetujuan</strong> <strong>dari korban</strong>. Dengan kata lain, meskipun orang yang dieksploitasi setuju, tetap saja orang tersebut dikatakan sebagai <strong>korban</strong>, dengan catatan ia mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial karena Tindak Pidana Perdagangan Orang (&ldquo;TPPO&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26<strong> </strong><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a></u> yang menyatakan bahwa persetujuan korban perdagangan orang <strong>tidak menghilangkan penuntutan</strong> TPPO.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Setuju Bekerja Dieksploitasi Majikan, Tetap Disebut Korban TPPO?

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (�TPPO�), aturannya mengacu pada <span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a></u></span> (�UU 21/2007�). Terhadap kasus TPPO (termasuk di sosial media), aturan yang digunakan secara khusus adalah UU 21/2007, bukan <span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a></u></span> (�UU ITE�) dan perubahannya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut hemat kami, UU ITE dapat digunakan untuk membantu proses pidana TPPO dalam kaitannya dengan alat bukti elektronik.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dapatkah Pelaku Perdagangan Orang di Sosmed Dijerat UU ITE?

Beranda

Home

eksploitasi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#eksploitasi