Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan melalui pernikahan yang sah. Zina dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian. Pembuktian zina dapat dilakukan dengan cara pengakuan, saksi, dan kehamilan si wanita. 

Sedangkan akibat hukum perceraian itu sendiri berdampak bagi hak asuh anak, harta bersama dan kewajiban untuk menafkahi. Atas suami yang menuduh istrinya berzina disebut, dapat dilakukan sumpah lian. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pembuktian Zina sebagai Alasan Perceraian 

Achmad Roni, S.H., M.H. Foto: Istimewa

Khususnya bagi orang tua yang tidak dapat hak asuh anak, pengambilan paksa tersebut mempunyai konsekuensi hukum pidana yang diatur dalam Pasal 330 KUHP.

Analisis Yuridis Pengambilan Paksa Anak oleh Orang Tua

Dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.

Di sisi lain, jika dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) dicantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, tapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Apa dasar hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dilarang Bertemu Anak Kandung oleh Pemegang Hadhanah

Menjawab pertanyaan Anda tentang barang-barang yang dibawa oleh istri, jika barang-barang tersebut adalah harta bawaannya, maka sah saja istri membawa barang-barang tersebut. Akan tetapi, jika barang-barang tersebut termasuk harta bersama, maka hal itu tidak boleh dilakukan.

Adapun terkait agama yang diajarkan kepada anak, sebaiknya disepakati bersama dan/atau diserahkan kembali kepada anak tanpa ada paksaan bahwa anak harus mengikuti suatu agama tertentu.

Lantas bagaimana hak asuh anak pada pasangan yang cerai karena pindah agama? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Asuh Anak Jika Cerai karena Pindah Agama

Menurut hukum Islam, jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam asuhan ibu. Meskipun demikian, hukum juga memberi peluang pemindahan atau peralihan hak asuh anak dari si ibu ke dalam penguasaan ayah sebagaimana Anda tanyakan apabila si ibu melalaikan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Ilustrasi

UU Perlindungan Anak menganut prinsip ‘demi kepentingan terbaik untuk anak’, tetapi pengangkatan anak tidak memutus hubungan darahnya dengan orang tua kandung. Hak mewaris bagi anak angkat berbeda-beda dalam sistem hukum.

​​​​​​​Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat

ilustrasi

Pertimbangannya cenderung pada ketidakmampuan ibu dalam mengawasi, memelihara, mendidik dan mensejahterakan si anak. Namun tak menghilangkan hak ibu untuk memelihara dan mendidik anaknya.

Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Tak Selamanya Jatuh ke Tangan Ibu

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kecemburuan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga dapat menjadi salah satu alasan dalam mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tergambar dalam <a href="https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/84e330626de95782cd2f9458aa48768d/pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 572/PDT.G/2010/PJAP</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Salah satu tolok ukur hak asuh atas anak dalam lingkup hukum Islam dapat dilihat dalam ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam</a> yaitu pemeliharaan anak belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu, tidak ada tolok ukur jelas lain dalam menentukan siapa yang paling berhak dalam mendapatkan hak asuh atas anak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu, apa saja hal mendasar lainnya yang dapat diperhatikan dalam menentukan hak asuh atas anak? Apakah obrolan WhatsApp yang berbau seks akan menentukan kepada siapa hak asuh akan diberikan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Cerai karena Cemburu dan Masalah Hak Asuh Anak

Beranda

Home

hak-asuh

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hak asuh