Uji Materi UU JPH, Pemerintah Tegaskan Self-Declare Bukan Pembebasan Sertifikasi Halal
Mekanisme self-declare hanya dapat ditempuh UMK yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain terkait...
UU Wantimpres Digugat ke MK, Pemohon Minta Penetapan Anggota Maksimal 9 Orang
Ketiadaan batas maksimal anggota Wantimpres dinilai membuka ruang bagi Presiden untuk menentukan jum...
Syarat dan Cara Pengajuan Judicial Review ke MA dan MK
Pasca amandemen terhadap UUD 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung ("MA") dan Mah...
Uji Materiil atas Qanun Aceh di Mahkamah Agung
Mahkamah Agung ("MA") memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-u...
Bisakah WNA Mengajukan Permohonan Uji Materiil ke MK?
Warga negara asing ("WNA") tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohon...
AMAN dan Masyarakat Adat Gugat UU IKN, Gaungkan Partisipasi Bermakna Melalui FPIC
Pasal 21 UU IKN dianggap tidak cukup untuk melindungi hak-hak konstitusional Masyarakat Adat, sehing...
Judicial Review dan Judicial Preview, Apakah Sama?
Walaupun sama-sama diakui sebagai bentuk pengujian peraturan perundang-undangan, judicial preview be...
Dua Tahun UU PDP Tanpa Lembaga Pengawas, Pemerintah Bantah Ada Kekosongan Hukum
Pemerintah menyatakan Rancangan Perpres Lembaga PDP telah diajukan ke Presiden.














