Rakornas Produk Hukum Daerah 2026, Kemendagri Perkuat Sinkronisasi Regulasi Pusat-Daerah
Rakornas Produk Hukum Daerah 2026 menjadi momentum penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah unt...
Filep Wamafma Dorong Evaluasi Hubungan Pusat-Daerah: Jangan Kembali ke Era Sentralistik
Otonomi daerah harus dikembalikan secara proporsional kepada ruh konstitusi dan semangat Reformasi 1...
Otonomi Daerah yang Kehilangan Napas Fiskal
Otonomi daerah tidak diukur dari megahnya seremoni pelantikan kepala daerah atau banyaknya peraturan...
Standar Baru Penyaluran Tunjangan Khusus Nakes di Wilayah 3T
Pemerintah sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri ("Rapermendagri") tentang P...
Menata Desentralisasi Asimetris di Tengah Tantangan Tata Kelola Daerah
DPD dan BRIN menilai desain desentralisasi politik perlu disempurnakan untuk mengakomodasi keragaman...
DPD Dorong Reformulasi DBH Lebih Berkeadilan dan Proporsional
Persoalan ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah masih terjadi. Pemerintah daerah mengalami tekan...
Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Kunci Perkuat Otonomi Daerah
Tanpa memisahkan keserentakan pemilu menjadi lokal dan daerah, berbagai isu tingkat lokal akan mati....
Apkasi Soroti Otonomi Daerah: Jangan Ulangi Kesalahan Sentralisasi Kekuasaan Masa Lalu
Pentingnya belajar dari sejarah dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan ...














