Keluarga Korban Tolak Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat
Keppres dinilai melembagakan impunitas dan memutihkan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
3 Catatan Komnas HAM Terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Secara Non Yudisial
Mekanismenya harus mengacu Pasal 47 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, mekanism...
Amnesty International Indonesia: Korban Pelanggaran HAM Berat Berhak Atas Pengungkapan Kebenaran
Sebagai bagian dari proses penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara komprehensif.
Alasan Usman Hamid Tolak Gabung Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
Demi menjaga independensi Amnesty International Indonesia. Jika ikut bergabung berpotensi dapat meni...
Respons Pemerintah Terkait Keppres Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat
Pemerintah mengklaim mekanisme non-yudisial pelanggaran HAM beray memberi kesempatan bagi korban did...
LPSK Belum Terima Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai
LPSK masih membahas terobosan yang bisa dilakukan untuk melakukan tindakan pro aktif dalam melindung...
5 Catatan KontraS Soal Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat Paniai
Sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan masyarakat sipil tidak dilibatkan. Hanya ada 1 orang t...
Komnas HAM Ingatkan Perlindungan Saksi dan Korban Kasus Pelanggaran HAM Paniai
Pasal 34 UU Pengadilan HAM memandatkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berh...














