Pemkab dan DPRD Banjarnegara Sepakati Empat Raperda Jadi Perda, Kecuali Aturan Sampah Plastik
Materi yang diatur mencakup penyelenggaraan kearsipan, pengembangan ekonomi kreatif, pengelolaan pen...
PPPK Paruh Waktu dan Paradoks Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
Selama reformasi ASN masih berjalan sendiri tanpa diselaraskan dengan reformasi hubungan keuangan pu...
Upaya Mitigasi Risiko Hukum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bagi Pemerintah Daerah
Keberhasilan DAK tahun 2027 tidak hanya ditentukan oleh besaran pagu atau tingkat serapan, melainkan...
RUU Kawasan Industri Atur Kewajiban Industri pada Pemerintah Daerah
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang ("RUU") tenta...
Bolehkah Pemda Bangun Rumah Ibadat dengan APBD?
Pada dasarnya urusan pemerintahan di bidang agama merupakan urusan pemerintahan absolut. Namun dala...
Menata Desentralisasi Asimetris di Tengah Tantangan Tata Kelola Daerah
DPD dan BRIN menilai desain desentralisasi politik perlu disempurnakan untuk mengakomodasi keragaman...
P3NK Didorong Jadi Sumber Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan, Libatkan Swasta dan Pemda
Konsep P3NK mengadopsi pendekatan land value capture, yakni memanfaatkan peningkatan nilai ekonomi s...
KPPOD Dorong Revisi UU Pemilu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Revisi UU Pemilu perlu melampaui aspek teknis pemilu dengan mengintegrasikan perspektif desentralisa...














