Tim Percepatan Reformasi Hukum mencatat beberapa langkah mundur dalam penegakan hukum, termasuk penggantian hakim konstitusi dengan prosedur yang tidak selaras dengan hukum dan penurunan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak diundangkannya UU KPK baru.
Di sisi lain, persepsi dunia usaha terhadap sistem hukum di Indonesia sejak awal reformasi tidak mengalami perubahan berarti. Meskipun Indonesia menjanjikan kesempatan dan keuntungan yang besar, proses mencapainya masih dipandang sebagai hutan belantara yang penuh risiko.
Sejumlah masalah yang sudah terjadi sebelum era reformasi masih belum juga terselesaikan. Seperti peraturan yang tidak jelas karena tumpang tindih dan sering berubah, perjanjian tertulis yang tidak memiliki kekuatan karena keputusan pengadilan tidak dapat dieksekusi dan kurangnya perlindungan serta jaminan atas hak atas tanah.
Hal lainnya adalah risiko tinggi dalam dunia usaha, terutama disebabkan oleh lemahnya sistem hukum, secara otomatis membatasi tipe investor serta entrepreneur yang mau dan mampu berbisnis di Indonesia. Hanya mereka yang berotot kuat, bermental baja dan mengharapkan return tinggi yang akan masuk. Akibatnya, ekonomi kita menjadi kurang terbuka dan mahal.
Berbagai upaya untuk memperbaiki bidang hukum masih berkutat pada masalah teknis dan sedikit substansi. Padahal ada satu prasyarat perbaikan yang sangat jarang didiskusikan, yaitu perlunya kebijakan anggaran sektor hukum yang lebih rasional.
Baca juga:
- Skor Indeks Negara Hukum Indonesia 2023 Stagnasi, Rapor Masih Merah
- 7 Agenda Prioritas Jangka Pendek untuk Penegakan Hukum dan Peradilan
- Ahmad Fikri Assegaf Ingatkan Perlunya Perubahan Kebijakan Anggaran Bidang Hukum
Analisis anggaran sektor hukum selama dua puluh tahun terakhir menunjukkan bahwa hukum bukanlah prioritas utama. Karenanya wajar jika hasil yang kita peroleh saat ini buruk. Fakta yang mencolok adalah sektor hukum tidak masuk dalam item khusus rincian belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi. Berbeda dengan bidang lain yang dianggap lebih penting, seperti pariwisata.