Di Hari Bhakti Korps Adhyaksa ke-62, Kejaksaan sebagai instansi di bidang penuntutan menyampaikan sejumlah capaian dalam kurun waktu satu semester di periode 2022. Berbeda dengan semester pertama di 2021, periode 2022 semester pertama terdapat peningkatan siginifikan di delapan bidang.
“Terdapat peningkatan capaian positif sampai dengan Juni 2022 dibandingkan dengan semester I Tahun 2021,” ujar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 dengan tema “Kepastian Hukum Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi” di pelataran depan Gedung Menara Kartika, Kejaksaan Agung, Jumat (22/6/2022).
Jaksa Agung mengurai 8 bidang yang dimaksud. Pertama, bidang pembinaan. Dalam realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari seluruh bidang kejaksaan telah melampaui target yakni sebesar Rp753 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar Rp453 miliar dari tahun sebelumnya.
Kedua, bidang intelijen. Pengamanan pembangunan strategis terhadap 335 kegiatan dengan pagu anggaran Rp68,9 triliun dilakukan bidang intelijen. Angka tersebut meningkat 291 kegiatan dari sebelumnya. Selain itu, mengawal 6 kegiatan investasi dengan nilai Rp28 triliun. Angka tersebut meningkat Rp4,3 triliun. Sedangkan capaian tangkap buron berhasil membekuk 113 buronan. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 96 buron dari sebelumnya.
Baca Juga:
- Hari Bhakti Adyaksa, Jaksa Agung: Jangan Nodai Kepercayaan Masyarakat
- Jaksa Agung: Penerapan Restorative Justice Pertimbangkan Aspek Kemanfaatan Hukum
- Beragam Alasan Kejagung Kabulkan Permohonan Keadilan Restoratif
Ketiga, bidang tindak pidana umum. Menurutnya, pelaksanaan sidang online sebanyak 530.433 kali persidangan. Angka tersebut meningkat 191.343 kali persidangan. Sementara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 848 perkara. Angka tersebut meningkat 802 perkara. ”Kemudian membentuk Rumah Restorative Justice sebanyak 810 dan Balai Rehabilitasi Napza sebanyak 48 balai,” ujarnya.
Keempat, bidang tindak pidana khusus (Tipidsus). Sejak Juli 2021 bidang tipidsus telah menangani 28 perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kemudian menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,3 triliun serta menyidik dan melimpahkan perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat di Kabupaten Paniai ke Pengadilan Negeri Makassar.
Kelima, bidang perdata dan tata usaha negara (Datun). Sejak Juli 2021 melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp547 miliar dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp5,6 tiliun. Keenam, bidang pidana militer. Menurutnya, bidang tersebut telah melaksanakan fungsi koordinasi sebanyak 153 kegiatan. Jumlah tersebut meningkat 146 kegiatan dari semester I 2021. Begitu pula dengan fungsi penanganan perkara pidana koneksitas sebanyak 4 kegiatan.
Ketujuh, bidang pengawasan. Sejak Juli 2021 setidaknya telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 171 orang. Rinciannya, terdiri dari 47 orang pegawai tata usaha dan 124 orang jaksa. Selain itu, bidang pengawasan mengembangkan sistem e-Prowas untuk mempermudah proses pengelolaan atas penyelesaian setiap aduan masyarakat yang masuk,
“Sehingga mampu mendongkrak citra Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan transparan,” klaimnya.
Kedelapan, badan pendidikan dan pelatihan (Badiklat) Kejaksaan. Sejak Juli 2021 hingga Juni 2022, Badiklat telah menggelar pendidikan dan latihan teknis fungsional serta manajemen dan kepemimpinan. Menurutnya, jumlah pesertanya mencapai 10.374 orang dengan berbagai capaian di masing-masing bidang menjadi hasil kerja seluruh insan adhyaksa dalam memberikan yang terbaik bagi institusi dan bangsa.
"Namun harus kita sikapi dengan mawas diri dan introspeksi, karena kita menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus dibenahi. Untuk itu, kita harus terbuka terhadap kritik membangun guna meningkatkan performa lembaga agar menjadi lebih baik lagi,” pintanya.
Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) periode 2011-2014 itu menyampaikan tujuh pesan harian bagi jajaran kejaksaan agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Ada tujuh pesan harian Jaksa Agung menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas bagi seluruh jajaran korps adhyaksa.
Pertama, meningkatkan kapabilitas, kapasitas, dan integritas dalam mengemban kewenangan berdasarkan UU. Kedua, mengedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan. Ketiga, mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dasar manusia (HAM).
Keempat, meningkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kelima, akselerasi penegakan hukum yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Keenam, menjaga netralitas aparatur Kejaksaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketujuh, meningkatkan transparansi akuntabilitas kinerja Kejaksaan.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR Muhammad Rano Alfath menilai Kejaksaan pantas mendapatkan apresiasi tinggi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang dipercaya masyarakat. Dia menyinggung hasil survei nasional mengenai Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi yang menunjukan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.
Hasil survei, Kejagung yang tadinya peringkat ke-8 pada April 2022 menjadi ke-4 pada Juni 2022 dengan capaian 74,5%. Kenaikan peringkat ini berhasil dicapai dalam kurun waktu 2 bulan. Menurutnya, bila melihat belakangan terakhir, banyak capaian Kejaksaan yang layak diapresiasi. Kejaksaan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dan hadir untuk para pencari keadilan.
“Komitmen Pak Jaksa Agung dalam reformasi birokrasi Kejaksaan terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja Korps Adhyaksa,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.