Pengusutan perkara dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor benih lobster atau benur terus dilakukan meskipun sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan uang sebanyak Rp52,3 miliar yang diduga terkait perkara ini.
“Hari ini tim penyidik KPK melakukan penyitaan aset berupa uang tunai sekitar Rp 52,3 miliar dari Bank BNI 46 cabang Gambir yang diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari KKP untuk melakukan ekspor benih bening lobster tahun 2020,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di KPK.
Uang sitaan itu diserahkan langsung oleh pihak BNI 46 Cabang Gambir yang dikemas dalam kantung plastik warna bening dengan pecahan Rp100 ribu. Dalam satu kantung plastik tersebut berisi Rp1 miliar, total kurang lebih ada 52 plastik yang membungkus uang sebesar Rp 52,3 miliar tersebut.
Ali mengatakan awal mulanya ada dugaan bila Edhy Prabowo sewaktu aktif sebagai Menteri KKP memberikan perintah pada Sekjen KKP Antam Novambar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir yang dimaksudkan kepada Kepala BKIPM atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (Baca: Kala Tim Due Diligence KKP Minta Rp5 Miliar untuk Edhy Prabowo)
Menurut Ali, ada dugaan bila perihal bank garansi itu tidak ada aturannya. Hal ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK. “Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut. Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada,” terangnya.
Panggil Antam
Munculnya nama Antam Novambar ini, disebut Ali, tidak menutup kemungkinan untuk pemanggilan sebagai saksi. Apalagi ada dugaan pria yang merupakan purnwirawan jenderal polisi bintang tiga ini merupakan pihak yang membuat surat perintah tertulis penarikan bank garansi atas permintaan dari Edhy Prabowo.
“Dia (Antam) mendapatkan perintah dari tersangka EP (Edhy Prabowo) untuk membuat perintah secara tertulis. Tentunya nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut kepda para saksi apakah kemudian ada unsur kesengajaan misalnya dalam konstruksi secara keseluruhan proses di dalam dugaan korupsi seluruh peristiwa yang ada di perkara ini,” imbuh Ali.
Namun Ali tidak membeberkan dengan detail rencana pemanggilan itu. Dia hanya menyampaikan bila urusan uang yang disita tersebut nantinya akan dimintakan konfirmasi ke para pihak yang diduga mengetahui. “Karena yang terpenting uang telah dilakukan penyitaan dan akan dikonfirmasi kepada para saksi, saksinya siapa yang nanti akan dipanggil untuk dikonrfirmasi dan barang bukti ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Ali.
Saat dikonfirmasi wartawan terkait hal ini, Antam enggan berbicara banyak. Menurutnya ia hanya akan memberikan keterangan kepada penyidik.
Nama Antam Novambar memang tidak asing bagi KPK. Ia pernah mendaftarkan diri sebagai Capim KPK pada 2019 lalu tepatnya saat tahapan wawancara dengan panitia seleksi atau pansel, Antam menolak anggapan anggota Polri yang bertugas di KPK bisa memperlemah KPK. Antam menyebut opini tersebut keliru.
"Saya tidak setuju kehadiran polisi untuk memperlemah KPK. Memang yang saya rasa, KPK saat ini menggunakan opini, penggiringan opini selalu, opini bahwa polisi masuk ke sana untuk memperlemah," kata Antam dalam tes wawancara dan uji publik di gedung Setneg, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Anggota Pansel Capim KPK, Hamdi Muluk meminta Antam memberikan contoh soal Polri tidak memperlemah KPK. Antam menjelaskan, anggota Polri yang masa dinasnya sudah selesai di KPK tidak pernah menghalangi kinerja KPK. “Saya tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi di KPK menurut laporan anggota-anggota kami yang sudah selesai masa dinasnya tidak pernah mereka menghalang-halangi, jangan sampai kita termakan isu atau fitnah, termasuk saya sebagai apa,” jelasnya.
Nama Antam juga pernah menjadi kontroversi. Dilansir majalah Tempo Edisi 16 Februari 2015, ia dianggap ikut terlibat mengintimidasi Direktur Penyidikan KPK kala itu, Endang Tarsa dalam penetapan tersangka Budi Gunawan. Tapi Antam membantah hal tersebut dan menyebut pertemuan dengan Endang hanya silaturrahmi dan berjalan dengan baik. Dibalik kontroversinya, Antam juga meraih sejumlah penghargaan salah satunya Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden Joko Widodo pada 2017.
Dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Edhy Prabowo. Enam orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta seorang bernama Suharjito sebagai Direktur PT DPP.