Chief Executive Officer (CEO) Hukumonline, Arkka Dhiratara, menyoroti peran penting teknologi dalam menghadapi kompleksitas regulasi di Indonesia. Dalam membawakan live demo dari AIlex (Ask Hukumonline), Arkka menguraikan bagaimana Hukumonline, sebagai platform digital terkemuka di bidang hukum, berupaya menjembatani kesenjangan pemahaman hukum melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Arkka menjelaskan bahwa hukum di Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi praktisi hukum dan pemimpin perusahaan yang harus memahami dan mematuhi berbagai peraturan yang berlaku.
“Peraturan di Indonesia sangat kompleks, dengan total sekitar 320.000 regulasi yang saling terkait. Setiap tahun, rata-rata ada 4.000 peraturan baru yang diterbitkan. Ini menciptakan tantangan besar bagi siapa saja yang harus mematuhi hukum,” jelas Arkka dalam acara HR Innovation Summit di Jakarta Design Center, Selasa (3/12).
Baca Juga:
- Generative AI Hukum Pertama di Indonesia, AIlex Jadi Game-Changer untuk In-House Counsel
- Pionir Riset Hukum Berbasis AI, Ask Hukumonline Siap Mudahkan Akademisi dan Praktisi
Menurutnya, beberapa topik yang paling sering dicari oleh pengguna Hukumonline adalah peraturan terkait hubungan kerja, seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan aturan-aturan terkait tenaga kerja lainnya. Dirinya melihat bahwa isu-isu ini menjadi perhatian utama bagi masyarakat, terutama mereka yang bekerja di level manajerial.
Selain itu, dinamika ekonomi dan sosial turut mempengaruhi regulasi, sehingga hukum menjadi lebih dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, dapat melihat perubahan ekonomi yang signifikan. Hal ini tentunya berimbas pada perubahan regulasi, bahkan para ahli hukum pun mengakui kesulitan untuk terus mengikuti perkembangan ini.
Untuk mengatasi tantangan ini, Hukumonline menghadirkan solusi berbasis AI yang dirancang khusus untuk membantu pengguna memahami peraturan secara lebih cepat dan akurat. “Dengan teknologi AI, kami mampu menganalisis dan menyajikan informasi hukum yang relevan secara instan. Ini bukan sekadar memberikan jawaban, tetapi juga menyediakan sumber hukum yang menjadi dasar jawaban tersebut,” ucapnya.
