Selanjutnya agenda kedua yang akan diselenggarakan yaitu simposium. “Nantinya simposium akan membahas mengenai penguatan fungsi perlindungan dan kepastian hukum kementerian hukum dan HAM melalui penguatan layanan ketatanegaraan,” tambahnya.
Simposium APHTN-HAN tersebut akan dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu Yasonna Laoly. Selanjutnya, agenda besar ketiga yang rencana akan dilaksanakan yaitu konferensi nasional APHTN-HAN dengan tema ‘Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945’.
Dalam APHTN-HAN tahun ini akan dihadiri oleh 100 orang akademisi dan praktisi HTN-HAN dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga. Para praktisi dan akademisi tersebut merupakan ahli dari HTN-HAN dan akan mempresentasikan paper yang telah terpilih melalui seleksi ketat dalam lima panel.
Panel tersebut, yaitu Penataan Legislasi dan Peraturan Kebijakan, Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Perkembangan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Perizinan Pasca UU CK.
Di akhir keterangan pers, Sekjen APHTN-HAN menyampaikan pembahasan konferensi nasional ini nantinya akan disusun sebuah rekomendasi terkait penataan hukum kenegaraan maupun hukum administrasi negara dalam rangka terus mengimplementasikan, menjaga, dan merawat tegaknya demokrasi konstitusional di Indonesia.