Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Terkait posisi calon Badan Otorita IKN, harus mempunyai pengalaman dalam mengelola tata pemerintahan terutama terkait dengan IKN.
Undang-Undang No.l3 Tahun 2022 tentang IKN yang mengatur fungsi kepala badan tersebut sepenuhnya hak prerogatif presiden. Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah nama yang akan menjadi Kepala Otorita IKN, mulai dari mantan kepala daerah hingga mantan menteri.
Nama Menteri Sosial, Tri Rismaharini mencuat ke permukaan lantaran Presiden Joko Widodo ingin agar Kepala Otorita IKN nanti berasal dari sosok yang berlatar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah.
Namun, anggota Komisi II DPR, MF Nurhuda Y menyatakan tidak setuju apabila seorang menteri rangkap jabatan sebagai kepala Otorita IKN, karena hal tersebut memerlukan fokus dalam membangun IKN. (Baca: Pejabat Publik Rangkap Jabatan? Ini Kata Pakar Ketatanegaraan)
“Tentang kemungkinan menteri merangkap jabatan kepala Otorita IKN, saya kira jangan. IKN adalah proyek besar, harus fokus mengurusnya karena menteri sudah memiliki pekerjaan yang memerlukan fokus tersendiri,” katanya pada Senin (21/2) lalu seperti dikutip Antara.
Lantas, seperti apa aturan rangkap jabatan di pemerintahan sebenarnya? Rangkap jabatan merupakan kondisi seseorang memegang dua atau lebih jabatan di dalam sebuah pemerintahan atau organisasi.
Rangkap jabatan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara bisa jadi melanggar norma hukum, namun memiliki batasan limitatif yang sudah diatur dalam Pasal 23 UU No.39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara.