Selain itu, mahasiswa yang akrab disapa Dimas ini menekankan pentingnya audit investigasi terhadap mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus,. Kemudian memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dugaan adanya relasi kuasa yang diklaim oleh para pelaku.
“Pastikan hapus intervensi orang dalam. Pastikan proses hukum bersih dari campur tangan pihak manapun, termasuk juga klaim backing-an yang dibanggakan oleh para pelaku,” kata Dimas.
Dalam tuntutan yang disampaikan, aliansi BEM UI juga mendesak Dewan Guru Besar UI untuk segera menggelar sidang etik, merekomendasikan sanksi tegas berupa pemberhentian status kemahasiswaan atau drop out (DO) bagi para pelaku. Sementara untuk Rektor UI diminta agar segera mengeluarkan keputusan resmi terkait sanksi terhadap para pelaku sesuai dengan Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Mahasiswa pun menyatakan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini hingga ada keputusan yang jelas dari pihak kampus. Mereka berharap Universitas Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas institusi serta memberikan keadilan bagi para korban.
Sebagai informasi, korban terdiri dari 20 mahasiswa dan 7 dosen. Para pelaku diduga telah melakukan kejahatan sejak 2024, termasuk percakapan eksplisit yang melecehkan korban di grup chat.
