“Masih ada persepsi bahwa perempuan harus memilih: ingin berkarier atau ingin berkeluarga. Padahal tuntutan profesi hukum memang besar, tetapi bukan berarti perempuan tidak bisa menjalankannya,” ujar Widha.
Stigma tersebut kerap membuat mahasiswa perempuan mencari “jalur aman” alih-alih mengejar posisi kepemimpinan atau memilih jalur karier sebagai hakim dan litigator. Menurutnya, perubahan cara pandang perlu dimulai dari lingkungan kerja serta para pemangku kebijakan di lembaga hukum.
“Kita yang sudah lebih dulu berada di profesi ini harus aktif mengubah persepsi itu. Misalnya melalui penerapan flexible work arrangement,” ucapnya.
Meski demikian, Widha menilai perubahan mulai terlihat jelas sejak satu dekade terakhir. Berdasarkan berbagai data, jumlah advokat perempuan terus meningkat dan semakin banyak yang menempati posisi kepemimpinan di firma hukum.
“Kalau dulu partner perempuan itu masih sangat jarang, sekarang jumlahnya jauh lebih banyak. Ini perkembangan yang sangat positif,” katanya.
Ia juga menyoroti peningkatan partisipasi perempuan sebagai hakim dan penasihat hukum korporasi, meski proporsinya dinilai masih perlu ditingkatkan. Kehadiran perempuan dalam profesi hukum membawa nilai tambah tersendiri, termasuk intuisi dan empati yang dapat melengkapi pendekatan analitis dalam penegakan hukum.
“Ini bukan soal persaingan antara laki-laki dan perempuan, tapi soal bekerja bersama. Ada kasus-kasus tertentu yang justru lebih efektif ditangani oleh perempuan, dan ada juga yang lebih tepat ditangani oleh laki-laki. Semuanya tergantung konteks,” jelasnya.
