Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jaelani mendorong ASEAN untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk membantu Myanmar, bertindak secara kolektif bersama-sama demi perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan juga untuk warga Myanmar.
“ASEAN harus mempertimbangkan langkah terbaik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. ASEAN harus mampu bertindak/bergerak bersama,” ujar Abdul Kadir Jaelani dalam webinar yang diselenggarakan Hukumonline bertajuk ”Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar", Kamis (17/6/2021).
Selain Abdul Kadir Jaelni, webinar Hukumonline ini menghadirkan pembicara lain dari empat negara. Keempat pembicara tersebut adalah Founder and Chairperson of The Advisory Board Progressive Voice, Khin Ohmar (Myanmar); Coordinator of The Alternative ASEAN Network on Burma Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) Debbie Stothard (Malaysia); Advokat Hak Asasi Manusia dan Ketua Misi Pencari Fakta International Independen Dewan HAM PBB di Myanmar Marzuki Darusman (Indonesia); dan Editorial Staff of The101.world Mr. Wongpun Amarinthewa (Thailand).
Chief Content Officer Hukumonline, Amrie Hakim menegaskan komitmen Hukumonline mendukung iklim demokrasi yang sehat di Myanmar termasuk kawasan Asia Tenggara. Dia sangat berharap suara perdamaian penting digaungkan agar kondisi negara Myanmar kembali normal seperti sedia kala.
“Webinar ini salah satu bentuk komitmen kami mendukung resolusi konflik di Myanmar, dengan bertukar sudut pandang multidimensional di forum ini. Hukumonline ingin mengedukasi publik atas isu konflik Myanmar sebagai wujud jurnalisme yang mencerahkan,” kata Amrie Hakim saat membuka webinar ini. (Baca Juga: 5 Poin Konsensus ASEAN, Solusi Atasi Krisis di Myanmar)
Khin Ohmar mengungkapkan harapannya atas nama gerakan masyarakat sipil di Myanmar. Berbagai fakta aksi brutal junta militer dipaparkannya untuk mendapat perhatian serius. “Hukuman mati dijatuhkan termasuk kepada anak berumur 8 tahun. Penculikan, penyanderaan, dan pemenjaraan juga terus meningkat. Junta militer ini tidak lebih dari geng kriminial. Ini tidak pernah terjadi puluhan tahun sebelumnya meski bukan pertama kali dikuasai junta militer,” kata Ohmar.
Meski begitu, dirinya masih optimis rakyat Myanmar bisa merebut kembali hak asasi dan iklim demokrasi yang dirampas junta militer. Meski ia sendiri mengaku tidak terlalu berharap banyak pada ASEAN. Sebab, gerakan masyarakat sipil Myanmar kecewa dengan Sekjen ASEAN yang hanya bertemu junta militer dan tidak bertemu pemerintahan yang didukung masyarakat, Pemerintah Persatuan Nasional Republik Persatuan Myanmar (NUG).