Fungsi kepatuhan (compliance) kini dinilai tidak lagi sekadar menjadi fungsi pendukung dalam perusahaan, melainkan telah berkembang sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan integritas korporasi di tengah kompleksitas regulasi yang terus berkembang.
Demikian disampaikan Chief Operating Officer Hukumonline, Ramos Pandia, dalam pembukaan Regulatory Compliance Summit 2026 yang merupakan bagian dari Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jum'at (22/5/2026).
Menurut Ramos, tantangan dunia usaha saat ini semakin berlapis. Perubahan regulasi berlangsung cepat, tuntutan transparansi publik meningkat, sementara perusahaan tetap dituntut agile dan kompetitif dalam menjalankan bisnisnya.
“Compliance atau kepatuhan telah berkembang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis, melindungi integritas perusahaan, sekaligus memastikan setiap keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik,” ujar Ramos, Jumat (22/5/2026).
Baca juga:
- Tinggal Sehari, Ini Agenda IRCA 2026 Bahas Strategi Kepatuhan Korporasi hingga Risiko Insolvensi
- IRCA 2026 Hadirkan Regulatory Compliance Summit dan Empat Breakout Session Strategis
- Tak Sekadar Penghargaan, IRCA 2026 Pakai Standar Penilaian Tata Kelola ASEAN
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan sistem kepatuhan yang kuat menurut Ramos menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan perusahaan di tengah dinamika bisnis saat ini. Karenanya Ramos mengingatkan risiko ketidakpatuhan tidak hanya berdampak pada sanksi administratif dan hukum, tetapi juga dapat memicu persoalan reputasi hingga tekanan finansial yang mengancam keberlangsungan usaha.
Karena itu, Regulatory Compliance Summit 2026 mengangkat tema ‘Memperkuat Tata Kelola, Menjaga Integritas: Peran Kepatuhan dalam Mencegah Kepailitan dan Menjaga Keberlanjutan’ yang dinilai relevan dengan kondisi dunia usaha saat ini.
Melalui forum tersebut, peserta membahas berbagai isu strategis. Mulai dari peran Good Corporate Governance (GCG) dalam membangun ketahanan perusahaan, fungsi compliance dalam mendukung pengambilan keputusan direksi, hingga langkah mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko financial distress sejak dini.
Dalam sambutannya, Ramos menegaskan pembangunan budaya kepatuhan tidak cukup hanya melalui pemenuhan kewajiban regulasi. Diperlukan komitmen jangka panjang, konsistensi menjaga integritas, serta kemampuan perusahaan memastikan kebijakan internal tetap selaras dengan perkembangan regulasi.
“Compliance yang efektif tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap regulasi eksternal, tetapi juga dari bagaimana perusahaan membangun, mengevaluasi, dan memperbarui internal policy secara berkelanjutan agar tetap relevan, implementatif, dan compliant,” kata dia.
Suasana ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jum'at (22/5/2026).
Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perusahaan, Hukumonline memperkenalkan fitur terbaru AIlex, bernama Internal Policy Review. Fitur berbasis kecerdasan buatan ini dirancang untuk membantu profesional hukum dan kepatuhan meninjau kebijakan internal secara lebih cepat, terstruktur, dan akurat sesuai regulasi yang berlaku.
“Dengan dukungan AI yang dikembangkan berdasarkan konteks hukum Indonesia dan basis data hukum selama lebih dari 25 tahun, AIlex dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, celah kepatuhan, maupun kebutuhan penyesuaian kebijakan internal sejak dini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, selain gelaran summit terdapat rangkaian acara lain dalam IRCA 2026, di antaranya breakout session yang akan diisi oleh kantor hukum ternama Indonesia. Yakni Arifudin Susanto Partnership, Soemadipradja & Taher Law Firm, Manurung Fachrulian Siregar Law Firm, dan Ail Amir & Associates Law Firm. Kemudian setelah itu disambung dengan malam acara puncak penghargaan IRCA 2026.
