Kolom

Hari Keluarga, Korupsi Bantuan Keluarga Miskin, dan Korupsi Keluarga

​​​​​​​Idealnya, sesama anggota keluarga khususnya keluarga pejabat publik/pemerintahan dan elite politik/ekonomi, tidak saling membantu mengkooptasi kebijakan dan dana rakyat.

Bacaan 6 Menit
Korneles Materay. Foto: Istimewa
Korneles Materay. Foto: Istimewa

Fenomena tindak pidana korupsi dan pencucian uang telah memasuki institusi terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Perkembangan terakhir menunjukan kejahatan yang melibatkan keluarga semakin masif. Geliat korupsi yang berkaitan dengan keluarga tak dapat dilepaskan dari beberapa faktor.

Pertama, mengumpulkan harta kekayaan keluarga sebanyak-banyaknya. Kedua, memenuhi keinginan atau gaya hidup anggota keluarga yang serba mewah. Ketiga, peran keluarga sebagai pembantu/perantara memuluskan aksi kejahatan dan wadah untuk menampung hasil kejahatan. Sementara itu, korupsi terkait bantuan untuk keluarga miskin membuat mereka semakin sengsara dan menurunkan kualitas hidupnya.

Korupsi Bantuan Keluarga Miskin

Pandemi covid-19 menyebabkan kesulitan menyambung hidup khususnya di keluarga miskin atau kurang mampu yang terdampak. Pertama kali Pemerintah Pusat memberikan bantuan untuk keluarga miskin sekitar April 2020 dengan adanya program Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total anggaran sekitar Rp226,63 triliun.

Kementerian sosial bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bantuan yang disebut bantuan sosial (bansos). Program bansos sekitar Rp 148,27 triliun yang terdiri dari beberapa paket seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa (BLT desa), Kartu Pra Kerja, dan bantuan kuota internet untuk pelajar dan tenaga didik. Sampai Juni 2021, realisasi bansos mencapai realisasinya sebesar Rp 64,91 triliun (vide. Pernyataan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Senin (21/6/2021).

Dalam perjalannya, bansos pernah dikorupsi. Tersangkanya tidak lain Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta. Juliari diduga menerima uang suap sebesar Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos), terkait sembako penanganan Covid-19.

Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Per April 2021, ada 107 kasus aduan penyelewengan yang diterima kepolisian di berbagai daerah. Lantas, bagaimana pengusutannya? ICW menyebutkan hanya empat kasus yang diproses ke tingkat penyidikan. Di Sumatera Barat, baru-baru ini anggaran penanganan covid-19 sekitar Rp49 miliar yang diduga mark updihentikan Polda Sumbar dengan alasan bukan tindak pidana.

Sekilas bila ditarik lagi ke lingkup yang luas, perlindungan sosial dengan bansos sejak awal penuh persoalan. Pertama, masalah data yang keluarga miskin yang tidak lengkap dimiliki pemerintah. Dampaknya, penerima manfaat yang sebenarnya ada yang tidak mendapatkan hak-haknya. Orang mampu malah memperolehnya. ICW (2020) mencatat masalah seperti pemotongan, pungutan liar, inclusion, dan exclusion error akibat pendataan yang tidak update sampai urusan politisasi berkelindan di dalamnya. Kedua, soal pengelolaan bansos dan/atau anggaran penanganan covid-19 yang kurang transparan, minim informasi, dan kurang pengawasan publik. Hanya pejabat pemerintahan tertentu yang bisa mengakses data. Bahkan sekelas Kemensos saja tidak membuka data pada akses publik. Padahal prasyarat bagi kebijakan nir-korupsi adalah transparansi atau keterbukaan.

Korupsi Keluarga

Terminologi korupsi keluarga mungkin masih terdengar asing. Korupsi keluarga (family corruption) secara sederhana adalah korupsi yang melibatkan anggota-anggota keluarga. Kasus dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto dalam pendekatan ini bisa mencakupnya. Uang dugaan hasil korupsi ditampung sanak famili dan/atau yayasan/perusahaan afiliasi keluarga seperti Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora.

Belakang ada kasus yang ditangani KPK bisa diidentifikasi sebagai korupsi keluarga yakni korupsi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Ia dibantu oleh menantunya Rezky Herbiono sebagai perantara suap dan gratifikasi. Tin Zuraidi, istrinya, berdasarkan informasi yang ada, diduga menerima aliran uang mencurigakan bernilai miliaran rupiah ke rekening pribadinya termasuk yang dipindahkan dari rekening Nurhadi. Hal ini semakin dikuatkan dengan profil keuangan TZ selama 2004-2009 bertambah signifikan yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya.

Tahun lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur sekaligus istrinya, Encik Unguria terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ismunandar berperan menjaga agar anggaran dalam proyek pengadaan barang dan jasa tidak dipotong, sedangkan EU melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan.

Ada puluhan kasus lain yang menunjukan korupsi keluaga elite. Kasus-kasus tersebut diantaranya: (i) suap hakim PTUN Medan 2015 yang menyeret Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dan Susanti, istrinya; (ii) Korupsi dan pencucian uang Djoko Susilo yang turut melibatkan ketiga istrinya; (iii) Suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk memenangkan sengketa Pilkada Lebak, Banten oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chairi Wardana; (iv) Kasus Wisma Atlet yang menjerat Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan istrinya; (v) Suap proyek pembangunan PLTU di Riau yang menjerat Eni Maulatti Saragih dan keponakannya;

(vi) Suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah di MK 2015 oleh Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh; (vii) Suap sengketa Pilkada di MK 2013 dilakukan Budi Anton Aljufri Bupati Empat Lawang dan istrinya Suzanna Budi Anton; (viii) Korupsi dan pencucian terkait izin SPPL PT Tatar Kertabumi dari Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nurlatifah; (ix) Korupsi proyek pengadaan laboratorium dan penggandaan Al Wuran di Kemenag 2011-2013 oleh eks Anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya; dan (x) Korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM Lampung yang membelenggu satu keluarga yaitu Budi Suharto (ayah/suami) selaku Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Eminda, Lily Sundarsih (istri/ibu), Irene Irma dan Yuliana (anak-anak).

Secara umum, modus korupsi yang melibatkan keluarga untuk menyamarkan atau mengaburkan kejahatan dan hasil kejahatan. Dalam kasus-kasus yang dijerat dengan UU TPPU misalnya, terdapat beberapa tipe modus seperti penempatan (placement), pelapisan (layering), dan penggabungan (integration). Uang hasil kejahatan dialirkan ke rekening-rekening bank milik keluarga untuk kemudian dikaburkan dengan pelbagai cara. Mulai dari membeli properti, kendaraan mewah, perhiasan, emas hingga pembelian sekuritas atau membeli polis asuransi atas nama keluarga.

Pada banyak korupsi keluarga, sulit dan/atau ragu-ragu aparat menjerat mereka. Ini diperlukan satu strategi yang tepat. Proses hukum (penyelidikan dan penuntutan) secara kumulatif terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang akan menjerat setiap pelaku yang terlibat. Namun, instrumen UU TPPU masih jarang dipergunakan. Data ICW per tahun 2019, dari total 1.125 orang terdakwa sepanjang tahun itu, penerapan UU TPPU hanya terhadap 8 orang terdakwa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga menilai sejak 2014 – 2020, tidak lebih dari 40 persen rekomendasi atau pemeriksaan analisis keuangan yang disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti menjadi TPPU tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Memaknai Hari Keluarga

Dikutip dari Tirto.id, Hari Keluarga Nasional atau Harganas dibentuk sebagai peringatan kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga. Keluarga dianggap memiliki peran besar sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Harganas dirayakan tiap tanggal 29 Juni. Makna historiknya karena pada tanggal 29 Juni 1949, para pejuang yang terpisah dari keluarganya kala wajib militer untuk mempertahankan kemerdekaan kembali ke keluarga mereka. Tentu diharapkan setelah kemerdekaan yang telah diperoleh keluarga yang terbentuk makmur dan sejahtera tanpa terkecuali. Keluarga menjadi komunitas kecil yang memberi dampak pada esensi kemerdekaan. Salah satunya, keluarga harus antikorupsi.

Korupsi keluarga merupakan satu ironi dalam konteks manifestasi tujuan keluarga. Landskap wujud keluarga yang seharusnya menjadi tempat membangun visi dan misi kehidupan yang mulia dan bermanfaat bagi orang, bangsa dan negara lain tercoreng. Dalam kasus korupsi keluarga, anggota-anggota keluarga saling bahu-membahu menggarong uang negara/rakyat.

Dari kacamata anti-korupsi, keluarga memiliki tiga fungsi yang signifikan mencegah korupsi. Pertama, fungsi sosialisasi, yaitu fungsi untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti-korupsi. Akhir dari internalisasi nilai ialah terbentuknya karakter dan sikap anti-korupsi. Anggota keluarga tumbuh sebagai manusia yang melekat karakter kejujuran, tanggungjawab, kesederhanaan, kebaikan dan lain-lain. Berjalannya fungsi sosialisasi di keluarga dapat mengontrol hadirnya ideologi anti-korupsi. Keluarga dapat menjadi pengawas ketika tindak-tanduk anggota keluarga lain mencurigakan. Karena mustahil korupsi anggota keluarga satu tidak diketahui anggota keluarga lainnya.

Kedua, fungsi identitas sosial yang masih berkorelasi erat dengan fungsi pertama. Keluarga yang korup membentuk dan mengesankan identitas keluarga yang rela menyimpang dari prinsi-prinsip moralitas, agama, keadilan, dan hukum demi mencapai keinginan akan kekuasaan dan kekayaan. Keluarga ini membangun dan menilai kehidupan dari harta kekayaan yang dimilikinya. Keluarga yang menghalalkan segala cara yang kotor dan manipulatif untuk membentuk identitas atau strata sosialnya sebetulnya melanggar makna luhur dari tujuan berkeluarga itu sendiri. Maka, diharapkan keluarga-keluarga membentuk identitas yang sebaliknya, antikorupsi.

Ketiga, fungsi afeksi. Dalam hidup ini, ada hal fundamental yang dicari yaitu kesenangan/kebahagiaan. Secara naturaliah, manusia memang mempunyai sifat untuk mencari dan menikmati kebahagiaan/kesenangan. Namun, sebagaimana diketahui bahwa korupsi pada saatnya hanya menghidupkan kobaran api kemarahan, kebencian, serta meninggalkan penyesalan di dalam diri kita atau anggota keluarga. Korupsi juga membuka nestapa kepada pelakunya. Karena itu, berhenti melakukan tindak korupsi/koruptif wujud kecintaan kepada kehidupan.

Maka, menjadi perlu revitalisasi peran keluarga. Idealnya, sesama anggota keluarga khususnya keluarga pejabat publik/pemerintahan dan elite politik/ekonomi, tidak saling membantu mengkooptasi kebijakan dan dana rakyat, tetapi saling mendukung dan menguatkan untuk mempergunakan pengaruh demi kemaslahatan orang banyak. Urgensi pembaharuan peran ini dibutuhkan sebab keluarga sebagai lingkungan dasar untuk membentuk manusia yang anti-korupsi.

*)Korneles Materay, Peneliti Hukum BHACA

Tags:

Berita Terkait