Kedua, Publikasi Putusan. Mahkamah Agung sudah memiliki layanan Direktori Putusan sebagai sarana publikasi putusan, publikasi putusan Mahkamah Agung bukan hanya sebagai bentuk keterbukaan, tetapi juga wujud akuntabilitas Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan. Selain itu, publikasi putusan dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat luas agar dapat lebih memahami hak dan kewajiban hukumnya serta implikasi dari tindakan hukum tertentu yang dilakukan.
Terhadap layanan Direktori Putusan pengamatan penulis masih memiliki kekurangan diantaranya terkadang sulit mengaksesnya, atau begitu dapat diakses terkadang tidak ada salinan putusannya. Apalagi untuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat yang seyogyanya lebih mudah diakses. Untuk itu, penulis mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan layanan Direktori Putusan dan juga perlu dibuatkan satu kolom tersendiri yang berisikan kumpulan putusan pengadilan yang menarik perhatian masyarakat agar lebih mudah mengakses layanan Direktori Putusan dan bisa langsung menemukan putusan yang dicari.
Ketiga, Press Release resmi dari pengadilan. Press release memiliki peranan yang krusial bagi lembaga pengadilan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Salah satu tujuannya melakukan pencegahan disinformasi karena dalam era digital, berita palsu dan spekulasi bisa menyebar dengan cepat. Press release dari pengadilan berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan untuk meluruskan fakta dan mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Selain itu, press release dari pengadilan memiliki peranan sebagai edukasi publik yang dapat digunakan untuk mendidik masyarakat mengenai aspek-aspek hukum yang mungkin tidak mereka pahami, termasuk penjelasan tentang proses hukum, hak-hak Terdakwa, dan alasan di balik putusan hakim.
Dengan adanya Press release pengadilan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengelola persepsi publik dengan penjelasan yang jelas dan resmi. Pengadilan dapat mengelola persepsi publik mengenai perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini tentu sangat membantu mengurangi ketidakpuasan atau keraguan yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau misinformasi. Untuk itu, penulis mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menghimbau setiap satuan kerja pengadilan untuk membuat Press release pada setiap perkara yang baru saja diputuskan.
Keempat, Konferensi Pers resmi dari pengadilan. Konferensi Pers sebuah acara resmi untuk menyampaikan informasi terkait perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat secara luas. Acara ini biasanya digelar setelah putusan pengadilan dibacakan atau selama proses persidangan. Tujuan utama dari konferensi pers di pengadilan itu untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, jelas, dan menghindari dampak negatif dari opini publik yang mungkin terbentuk berdasarkan informasi yang keliru.
Penulis cermati berbagai Pengadilan yang sedang menyidangkan perkara-perkara menarik perhatian masyarakat cenderung masih lambat mengadakan konferensi pers. Padahal, adanya konferensi pers setelah adanya putusan dibacakan oleh Hakim dapat mengurangi potensi kesalahpahaman atau opini publik yang keliru atau tidak akurat yang beredar di media atau publik. Juru Bicara Pengadilan memberikan penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Hakim memutus perkara tersebut.
Hal ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat reputasi positif pengadilan. Penulis mengusulkan juga kepada Mahkamah Agung untuk memberikan himbauan terhadap pengadilan yang sedang menangani perkara yang menarik perhatian masyarakat untuk segera menggelar konferensi pers setelah putusan dibacakan agar dapat mengurangi potensi kesalahpahaman atau opini publik yang keliru atau tidak akurat yang beredar di media atau publik. Apabila semakin berlarut-larut informasi yang diterima masyarakat keliru atau tidak akurat, dapat terjadi penggiringan opini yang dapat merugikan satuan kerja pengadilan tersebut.
