Pertama, diperlukan reformasi hukum yang memberikan pengawasan dan mekanisme kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan hak talak oleh suami. Regulasi harus menjamin bahwa hak talak tidak disalahgunakan dan bahwa hak-hak istri dan anak tetap dilindungi secara maksimal.
Kedua, pendampingan hukum dan psikologis bagi perempuan yang menghadapi cerai talak harus diprioritaskan. Layanan ini sangat penting untuk memastikan perempuan memahami hak-haknya dan mampu mengakses proses hukum dengan baik, sekaligus membantu mereka menghadapi tekanan psikologis yang muncul akibat perceraian.
Ketiga, edukasi dan sosialisasi hukum yang masif kepada masyarakat perlu dilakukan agar kesadaran tentang hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian semakin meningkat, sehingga stigma sosial yang selama ini melekat dapat berkurang dan perlindungan sosial dapat lebih optimal.
Permasalahan hukum dalam proses cerai talak mencerminkan ketimpangan struktural yang signifikan antara hak dan kewajiban suami serta istri dalam kerangka sistem hukum Islam di Indonesia.
Melalui pendekatan teori keadilan, perlindungan hak asasi manusia, prosedural fairness, dan feminisme hukum, dapat dipahami bahwa proses cerai talak memerlukan perbaikan yang komprehensif. Perbaikan tersebut tidak hanya sebatas pemenuhan aspek formal hukum semata, tetapi juga harus menegakkan keadilan sosial serta memastikan perlindungan hak asasi perempuan dan anak secara efektif.
Reformasi hukum yang terarah, peningkatan kapasitas institusi peradilan, serta pendampingan yang terpadu merupakan faktor krusial untuk mewujudkan proses cerai talak yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga memberikan perlindungan optimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Jika reformasi ini dilaksanakan, maka cerai talak akan berjalan lebih adil, transparan, dan manusiawi, sekaligus mencerminkan tujuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
*) Fahmi Aziz, S.H., Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Tangerang
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
