Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan SEMA No. 3/2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, khususnya rumusan Hukum Kamar Agama, yang menetapkan rumusan hukum mengenai standar besaran nafkah anak, pemberian mut’ah yang layak kepada istri, serta kriteria pembagian hak asuh anak pasca perceraian. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia agar putusan terkait hak-hak pasca cerai talak bersifat proporsional dan seragam.
Selain itu, SEMA No. 1/2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, yang menjelaskan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan (eksekusi) putusan nafkah yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk mekanisme perhitungan tunggakan dan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pihak yang lalai memenuhi kewajiban tersebut.
Dalam konteks cerai talak, kedua SEMA tersebut saling melengkapi, yang satu mengatur substansi besaran kewajiban, sementara yang lain mengatur bagaimana kewajiban itu dapat benar-benar dijalankan melalui mekanisme eksekusi.
Secara normatif, kerangka hukum cerai talak ini sebenarnya cukup komprehensif. Namun, secara de facto di lapangan menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya eksekusi putusan dan minimnya pengawasan pasca putusan cerai talak.
Pelaksanaan talak di Indonesia berada pada irisan antara norma agama, hukum negara, dan nilai-nilai keadilan sosial, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak.
Sebagai hak prerogatif suami, talak memiliki landasan yuridis yang kuat dan diakui secara formal dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaannya, proses cerai talak kerap menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks serta multidimensional.
Kondisi ini menuntut perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan guna menjamin terpenuhinya prinsip keadilan sekaligus melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepada istri dan anak-anak yang menjadi pihak terdampak utama.
