PT Pertamina (Persero) memastikan akan mengelola Blok Mahakam tanpa menggandeng pihak manapun, termasuk perusahaan asal Perancis, Total E&P Indonesie, yang kini menjadi operator di sana. Kepastian itu telah tertuang dalam proposal yang diajukan oleh Pertamina kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Hulu Migas Pertamina, Syamsu Alam, mengatakan proposal yang dibuat telah diserahkan kepada pihak kementerian.
“Proposal pengelolaan sudah kita kirim. Artinya, perseroan hanya tinggal menunggu kepastian dari pemerintah terkait pengelolaan Blok Mahakam,” ujarnya, Kamis (5/3).
Syamsu menambahkan, setelah semua saham pengelolaan Blok Mahakam dimiliki Pertamina barulah pihaknya akan menentukan besaran hak partisipasi. Dengan demikian, pembagian hak partisipasi kepada pemerintah daerah atau pihak lainnya akan ditentukan setelah secara resmi Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina.
"Kita bicarakan itu setelah ada keputusan dari pemerintah," katanya.
Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM, Widhyawan Prawiraatmadja, mengatakan terkait hak partisipasi pemerintah tak akan melakukan intervensi apapun kepada Pertamina. Ia menegaskan, masalah pembagian itu menjadi hak Pertamina sepenuhnya. Menurutnya, tak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal ini.
"Ini tujuan utama kami yaitu meningkatkan ketahanan energi agar Pertamina dapat mengelola besar dan kompleks dengan menambah akses sumber daya. Tapi harus gayung bersambut," jelas Widhyawan.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa ada jatah Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, Pemda berhak untuk mendapatkan 10%. Hanya saja, perwujudan Pemda harus melalui Badan Usaha Milik Daerah. "Swasta tidak boleh masuk, harus BUMD 100%," jelas dia.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan pihaknya belum memutuskan apakah hak pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya diberikan kepada Pertamina. Ia menyebut bahwa pembahasan pengelolaan Blok Mahakam masih dalam proses final. Sudirman juga menjelaskan, pembahasan Blok Mahakam ini melalui rapat bertingkat.
"Pertamina baru kasih proposal pekan lalu, kan. Kita sedang pelajari, pekan ini akan dibahas pada level menko, nanti juga harus ke kabinet dulu," katanya.
Dia juga mengingatkan, pemerintah masih harus membahas proposal pengelolaan Mahakam yang diajukan oleh Pertamina. Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menunggu masukan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Koordinasi Perekonomian. Namun, Sudirman memastikan keputusan pengelolaan Blok Mahakam akan diketuk pada bulan ini.
"Kita sedang rapat terkait dengan usulan keputusan Blok Mahakam seperti apa. Ya targetnya pertengahan Maret sudah selesai," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto berharap pemerintah tidak mengulangi kesalahan saat menetapkan kelanjutan pengelolaan Blok Cepu dalam memutuskan kontrak pengelolaan Blok Mahakam. Menurut Dito, saat itu Pertamina dianggap belum siap, sehingga pengelolaan Blok Cepu diberikan ke ExxonMobil. Menurut dia, Pertamina sudah memiliki kesiapan teknologi dan pendanaan untuk mengelola Mahakam.
Dito yakin, penguasaan Blok Mahakam oleh Pertamina, akan meningkatkan porsi perusahaan nasional dalam industri hulu migas. Ia juga memproyeksikan bahwa sumber daya manusia Total yang kini bekerja di Mahakam bisa secara langsung beralih ke Pertamina. Dengan demikian, Petamina menurutnya tidak akan menghadapi kendala dalam operasional pasca-2017.
"Seperti halnya Blok ONJW, SDM-nya langsung beralih ke Pertamina dan kini produksinya meningkat," ujarnya.
“Proposal pengelolaan sudah kita kirim. Artinya, perseroan hanya tinggal menunggu kepastian dari pemerintah terkait pengelolaan Blok Mahakam,” ujarnya, Kamis (5/3).
Syamsu menambahkan, setelah semua saham pengelolaan Blok Mahakam dimiliki Pertamina barulah pihaknya akan menentukan besaran hak partisipasi. Dengan demikian, pembagian hak partisipasi kepada pemerintah daerah atau pihak lainnya akan ditentukan setelah secara resmi Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina.
"Kita bicarakan itu setelah ada keputusan dari pemerintah," katanya.
Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM, Widhyawan Prawiraatmadja, mengatakan terkait hak partisipasi pemerintah tak akan melakukan intervensi apapun kepada Pertamina. Ia menegaskan, masalah pembagian itu menjadi hak Pertamina sepenuhnya. Menurutnya, tak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal ini.
"Ini tujuan utama kami yaitu meningkatkan ketahanan energi agar Pertamina dapat mengelola besar dan kompleks dengan menambah akses sumber daya. Tapi harus gayung bersambut," jelas Widhyawan.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa ada jatah Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, Pemda berhak untuk mendapatkan 10%. Hanya saja, perwujudan Pemda harus melalui Badan Usaha Milik Daerah. "Swasta tidak boleh masuk, harus BUMD 100%," jelas dia.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan pihaknya belum memutuskan apakah hak pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya diberikan kepada Pertamina. Ia menyebut bahwa pembahasan pengelolaan Blok Mahakam masih dalam proses final. Sudirman juga menjelaskan, pembahasan Blok Mahakam ini melalui rapat bertingkat.
"Pertamina baru kasih proposal pekan lalu, kan. Kita sedang pelajari, pekan ini akan dibahas pada level menko, nanti juga harus ke kabinet dulu," katanya.
Dia juga mengingatkan, pemerintah masih harus membahas proposal pengelolaan Mahakam yang diajukan oleh Pertamina. Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menunggu masukan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Koordinasi Perekonomian. Namun, Sudirman memastikan keputusan pengelolaan Blok Mahakam akan diketuk pada bulan ini.
"Kita sedang rapat terkait dengan usulan keputusan Blok Mahakam seperti apa. Ya targetnya pertengahan Maret sudah selesai," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto berharap pemerintah tidak mengulangi kesalahan saat menetapkan kelanjutan pengelolaan Blok Cepu dalam memutuskan kontrak pengelolaan Blok Mahakam. Menurut Dito, saat itu Pertamina dianggap belum siap, sehingga pengelolaan Blok Cepu diberikan ke ExxonMobil. Menurut dia, Pertamina sudah memiliki kesiapan teknologi dan pendanaan untuk mengelola Mahakam.
Dito yakin, penguasaan Blok Mahakam oleh Pertamina, akan meningkatkan porsi perusahaan nasional dalam industri hulu migas. Ia juga memproyeksikan bahwa sumber daya manusia Total yang kini bekerja di Mahakam bisa secara langsung beralih ke Pertamina. Dengan demikian, Petamina menurutnya tidak akan menghadapi kendala dalam operasional pasca-2017.
"Seperti halnya Blok ONJW, SDM-nya langsung beralih ke Pertamina dan kini produksinya meningkat," ujarnya.