Keempat, praktik penyalahgunaan anggaran publik, khususnya di tingkat lokal, semakin memperburuk potret hukum di Indonesia. Penyelewengan anggaran untuk kepentingan pribadi oleh oknum pemerintah daerah mencerminkan minimnya kontrol (oleh institusi pemerintah pusat) dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kelima, kriminalisasi terhadap aktivis menjadi salah satu tren yang meresahkan. Alih-alih merespons kritik dengan perbaikan, negara justru menggunakan instrumen hukum untuk menekan suara-suara kritis. Aktivis lingkungan, buruh, dan mahasiswa yang menyuarakan hak mereka seringkali dihadapkan pada ancaman hukum yang tidak proporsional.
Politisasi Institusi Hukum
Ketimpangan hukum menjadi salah satu isu sentral yang mencerminkan kegagalan penegakan hukum tahun 2024 ini. Masyarakat yang berada di posisi ekonomi lemah seringkali menghadapi proses hukum yang berat dan diskriminatif, sementara mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan cenderung lolos dari jerat hukum. Fenomena ini memperkuat persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi lebih merupakan cerminan dari kegagalan sistemik. Penegakan hukum yang tidak adil ini berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak mampu melindungi hak-hak mereka, maka legitimasi hukum sebagai instrumen keadilan akan semakin melemah.
Institusi penegak hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar baik dari segi integritas maupun kapasitas. Praktik kolusi dan korupsi di kalangan aparat hukum memperlihatkan betapa rapuhnya sistem yang ada. Dalam beberapa kasus, aparat hukum justru terlibat dalam jaringan korupsi yang seharusnya mereka berantas.
Selain itu, politisasi institusi hukum semakin memperparah situasi. Banyak kasus hukum yang diproses bukan berdasarkan bukti yang kuat, tetapi atas dasar tekanan politik. Kondisi ini tidak hanya mencederai supremasi hukum, tetapi juga mengancam demokrasi. Jika penegakan hukum terus berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik, maka masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap negara.
Komitmen Bersama
Meskipun penegakan hukum di tahun 2024 menghadapi tantangan yang berat, harapan untuk memperbaikinya tetap ada. Perubahan yang signifikan membutuhkan komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga institusi penegak hukum itu sendiri. Ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengembalikan penegakan hukum dan keadilan ke jalur yang benar.
