Orang tua pengantin wanita yang tidak setuju dengan perkawinan itu pun mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan memohon pembatalan perkawinan. Alasannya, batasan umur untuk kawin tanpa izin orang tua berdasarkan KUH Perdata adalah 30 tahun.
Kemudian, kedua pasangan berdalih bahwa sejak UU Perkawinan diundang-undangkan pada 1974, batas umur kawin tanpa izin orang tua adalah 21 tahun.
Dalam masalah ini, hakim mengabulkan permohonan orang tua dan membatalkan perkawinan dengan alasan meski UU Perkawinan sudah diundangkan, UU tersebut masih belum berlaku. UU Perkawinan baru berlaku sejak dikeluarkannya PP 9/1975 pada 1 April 1975 atau setelah perkawinan dilaksanakan.
Hukum antartempat
Hukum antartempat timbul karena adanya kekuasaan hukum adat. Terkait hukum ini, Wirjono Prodjodikoro mengartikan hukum antartempat adalah hukum perdata yang berlaku dalam pelbagai daerah-daerah di satu negara.
Salah satu contoh hukum antartempat adalah perkawinan antara perempuan Minangkabau dengan laki-laki Jawa.
Hatah Ekstern
Sudarmo Gautama (dalam Oppusunggu, 2018:150), mengartikan hatah ekstern adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi) dan soal-soal.
Masih menurut Gautama, hatah ekstern merupakan istilah yang dipakai untuk menggantikan hukum perdata internasional. Kemudian, untuk cakupannya, hatah eksten mencakup permasalahan hukum yang mempunyai unsur asing.
Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!