Dia menilai ketentuan norma Pasal 23 RUU Cipta Kerja memuat kesalahan elementer terkait sanksi administrasi dan pidana. Sebab, RUU Cipta Kerja tak hanya mempermudah kegiatan usaha dengan menghilangkan persyaratan administratif terkait lingkungan, namun juga mempersulit adanya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya.
“Dalam Pasal 23 RUU Cipta Kerja tersebut secara serius membatasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup,” katanya.
Untuk diketahui, melalui petisi online pada Maret-April 2020, terdapat 92 orang akademisi dari berbagai institusi dan perguruan tinggi seluruh Indonesia telah menandatangani penolakan RUU Cipta Kerja. Terdiri dari 3 profesor dua diantaranya guru besar; 30 orang doktor; 57 magister; dan 2 sarjana.
Melalui petisi tersebut sebagai dorongan dan pertimbangan bagi Presiden dan DPR agar menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan mencabutnya dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 ataupun Prolegnas lima tahunan.