Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkatkan potensi sengketa hukum di berbagai sektor. Mulai dari aset, pengadaan barang dan jasa, kerja sama pemerintah, pertanahan, investasi, pelayanan publik, hingga BUMD. Karena itu, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi, memetakan, dan menentukan strategi penyelesaian sengketa sektor publik.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Prof R. Narendra Jatna mendorong pemerintah daerah dan sektor publik untuk lebih mengutamakan alternative dispute resolution (ADR), khususnya mediasi, dalam menyelesaikan sengketa. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mulai mengenal mekanisme penyelesaian melalui pendekatan mediasi. Karena itu, pendekatan serupa dinilai perlu didorong dalam penyelesaian sengketa keperdataan.
“Kalau yang pidana saja sudah pada pendekatan mediasi, mengapa yang perdata tidak?” ujar Prof. Narendra dalam Program Pelatihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Publik bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga oleh Kejaksaan Agung, Senin (5/10/2026).
Ia menegaskan, dorongan penggunaan ADR bukan untuk menghalangi para pihak menempuh jalur pengadilan. Namun dalam sengketa sektor publik, mediasi, arbitrase, dan konsultasi dapat menjadi alternatif karena para pihak memiliki kepentingan bersama. Yakni kepentingan publik, negara, dan masyarakat.
Baca juga:
- Adhyaksa Chambers Jadi Wujud Transformasi Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal
- Peran Baru Jaksa, Advocaat Generaal Harus Lebih dari Sekedar Jabatan
- Minim Literatur, Buku 'Advocaat Generaal' Dorong Pembaruan Peran Kejaksaan
.jpg "Hukumonline.com")
Prof Narendra menjelaskan pentingnya penggunaan ADR dalam penyelesaian sengketa di sektor publik. Fotografer / Resa Esnir
Sektor publik tersebut mencakup pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, BUMN, serta BUMD. Menurut Prof. Narendra, apabila terjadi gugatan antarlembaga berpotensi membuka informasi strategis kepada publik karena proses persidangan pada prinsipnya terbuka.
