“Aspek utama adalah Sumber Daya Manusia yang mampu beradaptasi dan memanfaatkan digital ini dengan baik, terutama para pelaku usaha, entrepreneur, literasi digital ke masyarakat umum menjadi krusial,” tutur Susiwijono.
(Baca Juga: Perlindungan Konsumen Perlu Diperhatikan di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Digital)
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan terdapat beberapa kendala antara lain implementasi Perpres 74/2017 yaitu pemahaman dan semangat yang belum sama.
“Pemahaman dan semangat Kementerian/Lembaga (K/L) belum sama dalam implementasi Perpres 74/2017 sehingga sulit membuat kesepakatn outputnya seperti apa dan memastikan implementasinya,” tutur Rudy.
Selain itu, isu yang berkembang meluas ke ekonomi digital. “Beberapa isu strategis belum tercantum, seperti perlindungan data, penguatan UMKM dan produk lokal (sebagai end-game-ecommerce), cross-border e-commerce, dan barang/jasa digital,” tambah Rudy.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, perlindungan konsumen perlu terus diperhatikan sebab semakin lajunya teknologi digital di dunia sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan platform e-commerce di Indonesia.
Rudiantara menjelaskan konsumen adalah bagian dari penyelesaian ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kata Menteri Rudiantara, pemerintah Indonesia terus berupaya memikirkan konsumen dengan beragam aturan perlindungan dan juga menguntungkan.
"Seperti affirmative policy berupa jaringan internet cepat broadband backbone Palapa ring kami tujukan untuk semua masyarakat, termasuk kepada konsumen. Persoalan logistik juga sedang jadi isu dan kita juga harus menurunkan logistik cost di negara Indonesia," ujar Rudiantara.